Kalangan DPRD Kalbar sangat menyayangkan ketidakhadiran gubernur Kalbar Cornelis MH, dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan di Jakarta Rabu (19/07/11) lalu. Apalagi, Menteri Dalam Negeri Gemawan Fauzi yang memimpin rapat, menunjukkan kekecewaannya atas ketidakhadiran satu pun perwakilan dari Kalbar. Padahal pertemuan sangat penting, karena membahas Pos Lintas Batas/PLB di Aruk, Nanga Badau dan Entikong.
Kepada wartawan seusai mengikuti Sidang Paripurna Penyampaian LHP APBD Kalbar 2010 Kamis (21/07/11), Wakil ketua DPRD Kalbar, Prabasa Ananta Tur sangat menyayangkan, gubernur Kalbar absen, dalam pertemuan yang membahas isu strategis tentang perbatasan. Jika yang bersangkutan memang berhalangan atau sakit, seharusnya didelegasikan pada Wakil gubernur atau pejabat lain yang berkompeten.
Apalagi selama ini Kalbar selalu mendesak Pemerintah Pusat, agar mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Ironisnya, ketika pusat tengah mempersiapkan rencana aksi, justru Kalbar tidak hadir.
Sementara itu, Anggota fraksi PAN DPRD Kalbar Tony Kurniadi menyarankan agar gubernur Kalbar, dapat memilih dan memilah kegiatan yang harus diprioritaskan, terutama yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Daerah. Majamemen pemerintahan perlu segera dibenahi gubernur, agar kejadian serupa tidak terus terulang.
Seperti dilansir detiknews.com Rabu (20/07/11), Mendagri Gemawan Fauzi yang didampingi Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono memimpin Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan di Jakarta. Semua gubernur yang memiliki kawasan perbatasan hadir, terkecuali gubernur Kalbar Cornelis MH. Gemawan mengungkapkan sikap gubernur Kalbar yang mengabaikan Rapat di tingkat pusat, juga dikeluhkan oleh Menkokesra Agung Laksono, sehingga dirinya merasa perlu untuk menyurati gubernur Kalbar.
0 comments:
Posting Komentar