Wacana usulan interpelasi atau hak bertanya anggota dewan terhadap gubernur Kalbar, tampaknya harus melalui halangan yang cukup berat di DPRD Kalbar. Tantangan keras datang dari fraksi PDI Perjuangan, partai dari gubernur Kalbar Cornelis MH. Ditemui Rabu (22/06/11), anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar, Thomas Alexander menilai usulan hak interplasi yang disuarakan sebagian anggota dewan tidak memiliki dasar yang kuat.
Sebab, belum terindikasi adanya penyimpangan dalam kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Cornelis, sehingga harus ditindaklanjuti dewan melalui hak angket. Menurutnya, kebijakan gubernur Kalbar selama ini telah mengikuti prosedur hukum dan aturan yang berlaku. Meskipun beberapa diantaranya belum memuaskan anggota dewan, tapi hal itu hanya bersifat teknis semata, bukan menyangkut penyalahgunaan kewenangan.
Di tempat terpisah, gubernur Kalbar Cornelis MH. menanggapi secara santai, wacana usulan interpelasi oleh beberapa anggota DPRD Kalbar atas kebijakan yang dianggap nya selama ini. Menurutnya interpelasi merupakan hak konstitusi anggota dewan, untuk mempertanyakan kebijakan yang ditempuh Kepala daerah. Jika nantinya interpelasi disetujui DPRD, dirinya menyatakan siap untuk menjawab semua pertanyaan dewan, baik secara lisan maupun tertulis melalui Kepala SKPD yang ditunjuk.
Lebih lanjut, Cornelis membantah tudingan beberapa anggota dewan, bahwa dirinya telah melecehkan lembaga DPRD yang merupakan bagian dari Pemerintah daerah. Justru dirinya selalu merespon positif setiap masukan dan kritikan yang disampaikan pihak legislatif, apalagi hal itu merupakan bagian dari tugas sebagai lembaga kontrol, terhadap kebijakan eksekutif.
0 comments:
Posting Komentar