PENYIMPANGAN BBM MASIH MARAK DI KALBAR

Kelangkaan BBM subsidi di wilayah Kalbar, disinyalir bukan hanya diakibatkan terganggunya sistem pendistribusian, melainkan ulah para spekulan yang mengalihkan BBM bersubsidi bagi sektor industri. Hal ini akibat sistem kontrol dan pengawasan pihak Pertamina dan pemerintah terhadap pendistribusian BBM yang tidak efektif, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Hal itu diungkapkan, anggota Komisi C DPRD Kalbar Thomas Alexander dalam Rapat Kerja dengan Asisten II & Kepala Distamben Kalbar serta Pertamina Kalbar Kamis (23/06/11). Praktik penimbunan BBM dengan modus memperbesar volume tanki BBM kendaraan, sehingga mempengaruhi stok BBM di SPBU juga tetap marak. Bahkan, penyelundupan minyak menggunakan kapal tanker ke luar negeri juga terjadi.

Anehnya, hingga kini aparat kepolisian tidak pernah berhasil mengungkap praktik penyimpangan, apalagi menyeret pelaku ke jeruji besi. Justru pelaku yang telah tertangkap kemudian dilepaskan tanpa mengikuti proses hukum.

Sementara itu, Sales Area Manager Retail VI PT. Pertamina Wilayah Kalbar Ibnu Choldun, merespon positif masukan kalangan legislatif, dan berjanji untuk melakukan komunikasi dengan para pengelola SPBU. Namun, secara teknis, Pertamina telah melakukan pengawasan ketat terhadap pendistribusian BBM melalui SPBU. Terkait penyelundupan menggunakan kapal tanker yang tertangkap aparat kepolisian, dirinya menjelaskan bahwa muatan kapal bukan BBM namun minyak mentah atau crude oli. 

Lebih lanjut, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sistem penjatahan atau kuota hanya berlaku untuk BBM bersubsidi, tidak termasuk Pertamax Plus dan BBM industri. Peruntukan BBM bersubsidi hanya terbatas untuk kegiatan pendidikan, kesehatan dan ibadah, sehingga tidak diperbolehkan untuk digunakan kegiatan industri maupun proyek pemerintah. Selain Pertamina, penyaluran BBM non subsidi juga dilakukan PT. AKR dan PT. PAN, dengan kebutuhan yang fluktuatif tergantung permintaan industri.