Kebijakan pemerintah yang belum menunjukkan keberpihakan pada petani, menyebabkan kehidupan petani di Indonesia masih berkubang dalam lumpur kemiskinan. Padahal, hampir 70 % masyarakat Indonesia bergerak di sektor pertanian, yang seharusnya mendapatkan prioritas kebijakan dari pemerintah. Hal itu diungkapkan Ketua DPN HKTI Osman Sapta Odang, saat memberi sambutan dalam pelantikan Ketua DPP HKTI Kalbar Selasa (28/06/11). Dirinya menyontohkan petani bawang di Brebes Jawa Tengah yang mengalami kesulitan, akibat kebijakan pemerintah yang membuka kran impor bawang. Pemerintah membiarkan bawang impor memasuki daerah penghasil bawang, sehingga harga produk lokal anjlok di pasaran. Bahkan, pemerintah membiarkan oknum spekulan mengoplos bawang merah lokal yang berkualitas tinggi dengan bawang impor bermutu rendah, dan tidak mengambil tindakan apapu ketika bawang oplosan membanjiri pasaran. Untuk itu, Osman Sapta mendorong HKTI sebagai organisasi yang mewadahi para petani, mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi yang lebih berpihak pada kaum tani.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi - DPP HKTI Kalbar Awang Sofyan Rozali menyebutkan 2 agenda utama, yang dihasilkan dari Musyawarah Provinsi (Musprov) HKTI Kalbar VII yakni ; konsolidasi internal dan menciptakan kemitraan HKTI dengan pemerintah dan pelaku usaha.
Di sisi lain, gubernur Kalbar Cornelis MH. mengakui political will pemerintah memang masih minim, sehingga sektor pertanian belum dapat menjadi andalan untuk memajukan daerah dan masyarakat. Padahal sub sektor pertanian tanaman pangan begitu potensial untuk dikembangkan, mengingat ketersediaan lahan pertanian yang dicadangkan pemerintah begitu luas.
0 comments:
Posting Komentar