PRESIDEN & KEPALA BNPP TAK KUNJUNGI ENTIKONG

Kunjungan Kerja Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono selama 2 hari di Kalbar, tidak diagendakan untuk menggelar pertemuan khusus dengan masyarakat di perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau. Begitu pula, Medagri selaku Ketua BNPP juga tidak memiliki agenda khusus, untuk menggelar dialog dengan masyarakat perbatasan Kalbar. Sebab, jika diadakan pertemuan maka masyarakat akan kembali menagih berbagai janji dan program pemerintah pusat untuk mensejahterakan daerah perbatasan, yang hingga kini dianggap belum terpenuhi.

Ditemui Sabtu (29/05/11), Kepala Badan Pengelola Perbatasan & Kerjasama-BP2K Provinsi Kalbar  MH. Munsin mengatakan, Sekjen BNPP sempat mengusulkan agar kegiatan Presiden SBY di Kalbar, juga mengagendakan kunjungan ke Entikong. Menurutnya hal itu boleh saja dilakukan, tapi bukan pertemuan khusus dengan masyarakat, melainkan hanya sekedar peninjauan ke lokasi. Jika terjadi pertemuan, tidak menutup kemungkinan masyarakat kembali melontarkan kalimat, bahwa mereka sudah sering dan telah bosan menerima kedatangan pejabat pemerintah pusat, karena tidak membawa perubahan signifikan.

Walaupun sebenarnya kalimat itu merupakan suatu keluhan, tapi tentunya kurang etis, apalagi dilontarkan di depan Kepala Negara. Mengingat hal itu, sudah pernah terjadi dalam beberapa kunjungan pejabat pemerintahan pusat, bahkan Sekjen BNPP juga pernah mendengar kalimat yang membuat panas telinga, bahwa masyarakat perbatasan sudah bosan menerima kunjungan pejabat, karena hanya bisa mengobral janji. Akhirnya sarannya diterima oleh Sekjen BNPP, sehingga rencana untuk mengagendakan kunjungan Presiden SBY dan Mendagri ke perbatasan dibatalkan.

Lebih lanjut, Munsin mengungkapkan, sebenarnya BP2K telah menyampaikan berbagai persoalan krusial yang menyelimuti kawasan perbatasan Kalbar, bahkan menawarkan solusi untuk mengatasinya secara bertahap. Belakangan dirinya mengusulkan, sebaiknya BP2K menjadi unit kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan-BNPP, bukan lagi bagian Pemerintah Daerah, karena kewenangan dan anggaran yang sangat terbatas.

Jika menjadi bagian dari pemerintah Pusat tentunya BP2K dapat lebih maksimal dalam memberdayakan dan mengkoordinasikan seluruh institusi di perbatasan, karena semuanya UPT di bawah lembaga pusat. Begitu pula dari segi anggaran, jika menjadi UPT pusat tentunya dapat terakomodir melalui APBN. Selama ini BP2K menerima alokasi dana relatif minim dari APBD Kalbar. Pada tahun 2011 ini, hanya dialokasikan sebesar 5 milyar rupiah. Angka tersebut belum ideal, karena harus dibagi untuk belanja pegawai serta membiayai program dan kegiatan kerja.