Untuk mewujudkan daerah perbatasan sebagai beranda terdepan negara, menuntut pemerintah komit terhadap pembangunan pendidikan. Kwalitas semua jenjang pendidikan di wilayah perbatasan, idealnya memenuhi standar internasional, untuk menyeimbangkan pendidikan di negara Indonesia dan negara tetangga. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalbar Alexius Akim, saat ditemui wartawan seusai mengikuti Dengar Pendapat Lemhanas bersama Pemerintah Kalbar Selasa (10/05/11).
Dirinya menyebutkan SMA bertaraf internasional di Kalbar, baru terdapat di Entikong Kabupaten Sanggau dan Sajingan Sambas. Meskipun dari segi kuantitas keberadaan tenaga pengajar boleh dikatakan mencukupi, namun dari segi sarana pendukung kegiatan belajar – mengajar lainnya masih kurang. Sehingga infrastruktur pendidkan harus menjadi prioritas pembenahan dari pemerintah. Bukan hanya kualitas fisik bangunan, juga kwalitas tenaga pendidik sebagai elemen terpenting dalam peningkatan mutu pendidikan.
Akim menyebutkan, berdasarkan hitungan Angka Partisipasi Kasar/APK SD yang mencapai 112 % dan Angka Partisipasi Murni/APM SD sebesar 96 %, maka Kalbar sebetulnya tidak begitu banyak memerlukan pembangunan Rumah Sekolah baru. Terkecuali untuk SMP dan SMA. Dimana APK SMP baru 90 %, di bawah standar nasional 95 %. Begitu pula APK SMA sebesar 84 %, di bawah standar nasional 97 %. Sebagian besar kekurangan berada di wilayah perbatasan, bahkan beberapa kecamatan di perbatasan Kalbar belum mempunyai SMA.
Lebih lanjut, Alexius Akim menyarankan agar metode pendidikan di daerah perbatasan, tidak disamakan dengan di wilayah perkotaan, melainkan mempunyai manajemen tersendiri. Di samping menyesuaikan potensi dan kondisi sosio kultural setempat, juga mengakomodir kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan. Bahkan, untuk perbatasan Kalbar yang masyarakatnya telah beriteraksi dengan masyarakat Malaysia, sebaiknya sekolah di sana juga mengajarkan tentang negara Malaysia.
Ini bukan untuk mengikuti mereka, namun agar masyarakat dapat beradaptasi dengan budaya luar tanpa harus kehilangan budaya sendiri. Dan juga bukan berarti kurikulum pendidikan perbatasan harus berbeda dengan kurikulum nasional, hanya saja pendekatannya yang disesuaikan dengan kondisi lapangan, melalui strategi khusus. Akim mengakui persentase kelulusan SMA di perbatasan meskipun relatif kecil, namun menunjukkan trend kenaikan setiap tahun. Hal ini membuktikan jika kemampuan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendidkan di perbatasan tidak ketinggalan dengan negara tetangga, hanya tinggal mengoptimalkan kwalitas pelayanan.
0 comments:
Posting Komentar