KALBAR OBJEK KAJIAN STRATEGIS LEMHANAS

Kalbar yang secara kewilayahan berbatasan dengan negara tetangga Malaysia, akan menjadi salah satu objek kajian strategis Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertanggung jawab pada Presiden tersebut, akan segera melakukan survei terkait sinergi di antara para stake holder di Kalbar dalam membangun sistem pertahanan negara. Hal itu diungkapkan, Gubernur Lemhanas Budi Susilo Supanji, saat Dengar Pendapat Lemhanas bersama stake holder di Kalbar Selasa (10/05/11).

Menurutnya, survei dilakukan untuk mendukung kajian konsepsional strategis tentang berbagai permasalahan nasional, regional maupun internasional sebagai rekomendasi kebijakan kepada Presiden. Saat ini pihaknya telah menyusun program kajian strategis, dengan topik utama meningkatkan sinergitas pembangunan sistem perhananan Negara guna memperkuat kemampuan daya tangkal terhadap setiap ancaman pada NKRI.

Diakui Susilo, bahwa pemahaman sinergitas pembangunan dalam rangka pertahananan Negara, juga terkait persepsi dan kesepahaman tentang tanggungjawab setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam upaya bela Negara, sesuai Pasal 27 dan Pasal 30 UUD 1945. Apalagi masyarakat di lima kabupaten yang berada di sisi perbatasan dengan Malaysia, memiliki tingkat resiko penurunan cinta tanah air akibat ‘gempuran' ekonomi, sosial dan politik dari negara tetangga,”.

Oleh karena itu, secara khusus persoalan perbatasan tersebut, menjadi kajian lebih mendalam dalam kajian Lemhanas tersebut. Hasil kajian nantinya disampaikan pada Presiden sebagai rekomendasi kebijakan, sehingga perhatian pusat semakin membaik ke depan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan, di satu sisi keberadaan perbatasan memang memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Namun di sisi lain merupakan satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat,” Apabila dibandingkan dengan negara tetangga, perbatasan Kalbar dengan Malaysia memiliki keterbatasan pada prasarana penunjang. Seperti, listrik, transportasi, air bersih dan telekomunikasi.

Kondisi Ini menjadi satu peluang kerawanan di berbagai bidang, seperti pertahanan keamanan, sosial, dan budaya sehingga banyak ditemukan sejumlah kasus illegal, diantaranya illegal logging, illegal trading, illegal mining dan trafficking. Berbagai kasus di wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian dan tindak lajut, sebagai upaya menjaga agar kedaulatan dan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya di wilayah perbatasan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa hal yang menyebabkan pembangunan di kawasan perbatasan menjadi sangat urgen, diantaranya penetapan dan pemeliharaan garis batas demi penguatan kedaulatan, pendorong bagi peningkatan sosial ekonomi masyarakat, kerjasama dan kegiatan antar kedua negara serta stabilitas pertahanan dan keamanan.