Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen bagi seluruh elemen bangsa, untuk merenungkan kembali 13 tahun perjalanan reformasi. Terutama menyikapi gejala krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan negara yang semakin menguat, akibat menurunnya wibawa aparat hukum. Hal itu diungkapkan Ketua DPD Barisan Indonesia (BI) Kalbar Michael Injek Barayungkt, dalam Dialog Interaktif di RRI Pontianak Jum`at (20/05/11).
Menurutnya penyakit utama negara ini yakni praktik KKN yang dulunya marak di orde baru, justru semakin subur di era reformasi. Hanya saja pelakunya tidak lagi didominasi elit pemerintahan pusat, tetapi juga pejabat di hampir semua daerah. Begitu pula di sektor ekonomi, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Bahkan, praktik monopoli pasar kian mencengkram. Sumber – sumber ekonomi yang dahulunya dikuasai elit dan penguasa di pusat, di era reformasi hanya berpindah tangan saja pada kaum neo liberal.
Sementara itu, anggota DPRD Kalbar asal fraksi Golkar Inosensius mengakui, reformasi politik yang berdampak dengan terbitnya otonomi daerah, telah membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat asal daerah untuk berpartisipasi dalam mengatur negara, dengan menduduki berbagai posisi strategis di pemerintahan pusat. Begitu pula kebebasan pers yang memberikan ruang bagi masyarakat, untuk menyuarakan dan mewacanakan bentuk baru pemerintahan bahkan memperdebatkan ideologi negara.
Lebih lanjut, Inosensius menyatakan, 13 tahun perjalanan reformasi berbagai kemajuan signifikan berhasil diraih bangsa dan negara Indonesia, terutama kehidupan berdemokrasi yang terus membaik. Meskipun terdapat beberapa bidang yang perlu disempurnakan, tetapi hal itu bukan menjadi indikator bahwa reformasi telah gagal.
0 comments:
Posting Komentar