PT. ANGKASA PURA II KURANG KREATIFITAS DAN INOVASI

Pembenahan segera menyeluruh bandara Supadio Pontianak, bukan sepenuhnya tanggungjawab PT. Angkasa Pura II Pontianak maupun Pemerintah, namun juga kalangan pengusaha. Khususnya yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia/HIPMI. Hal itu diungkapkan anggota HIMPI Kalbar Niswatul Ulya dalam Dialog Interatif di RRI Pontianak Rabu (20/04/11), terkait kebijakan PT. Garuda Indonesia untuk mengganti seluruh armadanya dengan jenis baru, termasuk pesawat jenis lama  yang melayani rute penerbangan Pontianak – Jakarta. Kota Pontianak terancam hilang dari titik pelayanan penerbangan pihak garuda, jika tidak menyediakan landasan pacu pesawat yang dapat didarati pesawat berbadan besar, seperti milik Garuda. Untuk itu, HIPMI berencana memediasi pertemuan antara instansi pemerintah terkait, semua elemen penerbangan, hingga para perwakilan di Senayan untuk membahas persoalan ini. Bagaimanapun, rute penerbangan Garuda di Pontianak tidak boleh hilang, karena dampaknya sangat merugikan perekonomian Kalbar terutama di sektor investasi.    

Sementara itu, pengamat pembangunan Herman Hovi Munawar menilai, kondisi ini sebenarnya bukan kelemahan ataupun kesalahan pemerintah daerah, karena tanggungjawab sepenuhnya pengelolaan bandara telah dipercayakan pada PT. Angkasa Pura. Namun karena jajaran direksi Angkasa Pura minim kreatifitas dan inovasi, menyebabkan pembenahan bandara selalu terganjal pendanaan. Apalagi track record BUMN selama ini, memang kurang dalam koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan baru mendekati ketika mengalamai masalah.

Meskipun demikian, Herman Hovi tidak menyetujui jika pemerintah tinggal diam dan hanya menunggu PT. Angkasa Pura, untuk membenahi bandara Supadio. Untuk itu dirinya mengajak semua Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Kalbar, duduk bersama mencari jalan keluar. Di bagian lain, Herman memuji kebijakan PT. Garuda yang meregenerasi armada, karena membuktikan komitmennya dalam standar pelayanan dan keselamatan penerbangan. Hanya sayangnya hal itu tidak dibarengi dengan tanggung jawab dari elemen penerbangan lain, dalam hal yang sama dari segi penyediaan fasilitas di bandara.