Gubernur Kalbar Cornelis menyesalkan sikap sebagian Kepala SKPD, yang tidak menghadiri Rapat Pembahasan LKPJ Gubernur Kalbar Tahun 2010 di DPRD Provinsi Senin lalu. Seharusnya mereka jika memang tidak dapat hadir, memberitahukan terlebih dahulu pada rekan di legislatif. Apalagi hal itu telah diinstruksikan dan seringkali diingatkan kepada seluruh jajaran SKPD, maupun biro di Sekretariat Daerah agar selalu responsif pada setiap undangan pertemuan dengan DPRD.
Ditemui seusai menerima Kunjungan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Malaysia Jum`at (22/04/11), Cornelis menyatakan telah memberikan teguran lisan kepada seluruh Kepala SKPD yang absen dalam rapat di legislatif dan meminta agar hal itu tidak kembali terulang. Mengingat DPRD merupakan mitra pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga perlu adanya sinergis dari kedua lembaga. Apalagi salah tupoksi DPRD adalah Controling, yakni mengawasi jalannya program dan kegiatan kerja, yang di bidangi oleh masing – masing SKPD.
Terkait bentuk laporan dari beberapa SKPD yang dinilai kalangan legislatif, berbeda antara satu dengan yang lain, Cornelis mengatakan, ”bahwa penyusunan laporan di lingkungan pemerintahan provinsi mengacu aturan yang berlaku. Formatnya telah baku dan bentuknya juga harus seragam. Jika ada penyampaian laporan di luar aturan, maka materi yang dilaporkan dapat dipastikan juga terdapat di luar hal yang dimaksudkan.
0 comments:
Posting Komentar