Selasa, 15 Maret 2011

MALAYSIA LEBIH CERDAS BANGUN PERBATASAN

Sikap Pemerintah Pusat yang lambat merevisi status kawasan hutan lindung dan konservasi menjadi kawasan produksi, menyebabkan gagalnya berbagai program untuk mengubah wilayah perbatasan menjadi beranda terdepan negara. Padahal, jika Pemerintah Pusat mengizinkan kawasan perbatasan Kalbar – Serawak dibangun menjadi kawasan industri, terutama bagi pengembangan komoditas kelapa sawit, tentunya dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dan daerah. Seperti negara Malaysia yang membangun industri dan perkebunan kelapa sawit, di hampir seluruh garis perbatasan dengan Kalimantan.
Ditemui Sabtu (12/03/11) Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama – BP2K Provinsi Kalbar Moses Hermanus Munsin mengungkapkan, sudah seharusnya Pemerintah Pusat, mengeluarkan kebijakan untuk membangun kawasan industri di perbatasan antar negara. Hal ini untuk mengantisipasi ekspansi agresif negara Malaysia, menguras bahan baku dari Indonesia melalui industri perkebunan. Indonesia harus mewaspadai strategi Malaysia menciptakan jurang yang lebar dari aspek ekonomi dan sosial, sebagai penguatan sistem pertahanan di tapal batas negara. Sebab, dengan kemajuan negaranya Malaysia dapat mengontrol segala pergerakan negara Indonesia, akibat kondisi masyarakatnya yang relatif tertinggal.
Kekalahan Pemerintah Indonesia dari negara Malaysia sebenarnya bukan hanya dalam pembangunan bidang ekonomi dan sosial di perbatasan darat, namun juga dalam mempertahankan wilayah laut. Hermanus Munsin mengakui, akibat kegagalan menuntaskan sengketa tapal batas di titik Camar Bulan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, menyebabkan Indonesia harus kehilangan seluas 700 ha wilayah tepian laut.
Untuk itu, dirinya sangat berharap pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan – BNPP dapat menghasilkan program pembangunan, yang terintegrasi dengan seluruh kementrian terkait. Sehingga berbagai persoalan krusial di perbataan dapat diatasi secara bertahap, mulai dari keterbatasan infrastruktur, keterisolasian dari pusat pertumbuhan, sengketa tapal batas hingga kesejahteraan masyarakat yang relatif tertinggal. 

0 comments:

Posting Komentar