Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Kalbar dinilai kalangan legislatif kurang begitu pro aktif, untuk mencari solusi mengatasi gangguan pada alur pelayaran sungai Kapuas. Terkesan Dinas Perhubungan membiarkan pihak Adpel dan Pelindo untuk berkerja sendiri, mengevakuasi bangkai kapal yang kandas di muara Jungkat. Ditemui di DPRD Kalbar Senin (28/02/11), anggota Komisi D DPRD Kalbar Andri Hudaya menyesalkan sikap Dinas Perhubungan yang tidak punya inisiatif, mencari solusi untuk mengatasi gangguan di alur pelayaran menuju pelabuhan Pontianak. Sehingga memasuki 2 pekan badan kapal Rahmatia Sentosa yang tenggelam dengan muatan 15 ribu ton semen, belum dapat dievakuasi. Dalam kondisi sulit seperti ini, seharusnya Kepala Dinas Perhubungan tanggap mengambil tindakan, yakni mengkoordinir semua pihak terkait dan memberi masukan pada Gubernur sehingga menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk mengeluarkan keputusan.
Sementara itu, legislator lainnya Syarif Izhar Asyuri mengusulkan pada pemerintah Provinsi, segera membentuk Tim khusus untuk menanggulangi gangguan pada alur pelayaran di sungai Kapuas. Tim yang beranggotakan semua instansi terkait, bukan hanya untuk mencari cara dalam mengevakuasi kapal yang kandas, namun juga memikirkan pembiayaan yang dibutuhkan.
Akibat terganggunya alur pelayaran menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak, dampak yang sangat dirasakan adalah terhambatnya pendistribusian BBM dan sembako ke wilayah Kalbar. Padahal, evakuasi terhadap bangkai kapal yang karam di muara Jungkat, telah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk mendatangkan tenaga ahli untuk mengoperasikan balon udara. Belakangan, sempat muncul wacana untuk menghancurkan kapal dengan menggunakan alat peledak, sebagai alternatif yang dan mudah untuk membuka kembali alur pelayaran sungai Kapuas yang tertutup sekian lama.
0 comments:
Posting Komentar