Setelah lama menunggu, akhirnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan - BNPP yang dibentuk tahun 2010 lalu, mulai berfungsi menyusul terisinya sejumlah posisi strategis di lembaga tersebut. Hal ini menimbulkan secercah harapan bagi pengembangan wilayah perbatasan Kalbar, karena kehadiran BNPP diyakini dapat menghasilkan program pembangunan yang terintegrasi dengan kebijakan kementrian lainnya.
Ditemui di Pontianak Sabtu (12/03/11), Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama – BP2K Provinsi Kalbar Moses Hermanus Munsin menyatakan, BNPP mengajak seluruh lembaga pemerintah di daerah, untuk bersinergi mengatasi berbagai persoalan krusial yang menyelimuti kawasan perbatasan. Bahkan, solusi yang ditawarkan Pemerintah Daerah untuk menangani berbagai kendala, terutama mengubah regulasi dari Kemetrian Kehutanan menjadi bahan masukan untuk merumuskan kebijakan BNPP kedepan.
Putusan final pembenahan wilayah perbatasan Kalbar telah disepakati dimulai pada tahun 2012 mendatang, dengan fokus pada perbaikan infrastruktur wilayah. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan kerja, maka BNPP menggandeng Pemerintah Provinsi dan 5 Kabupaten perbatasan untuk menyusun Rencana Strategis dan Rencana Aksi Pembangunan wilayah perbatasan.
Sebelumnya dalam rapat Kerja Dengan Jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar Jum`at (11/03/11), Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum BNPP Sugeng Haryono mengakui, bahwa revisi tata ruang perbatasan suatu hal yang urgens, terutama menyangkut perubahan status kawasan hutan lindung atau hutan konservasi menjadi kawasan produksi. Untuk itu, dirinya menyarankan persoalan tersebut diangkat menjadi isu nasional, agar dapat di bahas pada tingkat Kementrian.
BNPP dengan keanggotaan yang terdiri dari 18 Kementrian, memprioritaskan kemajuan pembangunan pada 39 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga pada Tahun 2011 hingga 2012. Prioritas kebijakan diambil karena pertimbangan terbatasnya infrastruktur, terisolir dari pusat pertumbuhan, adanya sengketa tapal batas serta kesejahteraan masyarakat yang relatif tertinggal.
0 comments:
Posting Komentar