Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah - RAPBD Provinsi Kalbar Tahun 2011 sebesar 1,7 trilyun rupiah, mendapat sorotan dari anggota fraksi Khatulistiwa Bersatu DPRD Kalbar Andy Aswad.
Sebab, komposisi belanja tidak langsung atau belanja aparat melebihi belanja langsung atau belanja publik, yakni sekitar 51,8 persen dari total anggaran yang diusulkan. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2011, maka komposisi belanja langsung harus lebih besar dari belanja tidak langsung.
Struktur APBD Tahun 2011 yang diusulkan Panitia Anggaran Eksekutif dinilai Andy tidak ideal serta memberatkan keuangan daerah, sebab belanja aparat melebihi belanja publik.
Ditemui di Ruang Fraksi Khatulistiwa Bersatu DPRD Kalbar Rabu (01/12/10) Andy menegaskan, “dalam pembahasan lebih lanjut Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara/KUA–PPAS RAPBD Tahun 2011, antara Badan Anggaran legislatif dan Panitia Anggaran Eksekutif nanti, komposisi belanja daerah yang kurang ideal ini diupayakan untuk dipangkas, antara lain mengurangi biaya perjalanan dinas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah - SKPD.
Paling tidak perbandingan antara keduanya sama yakni 50 persen. Sehingga belanja daerah lebih mengakomodir kebutuhan dan kepentingan publik, terutama program – program infrastruktur dan pendidikan.
Lebih lanjut, Andy Aswad mengatakan, Pemerintah Provinsi masih berpeluang meningkatkan APBD Tahun 2011, dengan memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah – PAD, “antara lain dari Pajak Air Permukaan dan Pajak progresif Kendaraan Roda Empat.
Andy memperkirakan jika semua sektor PAD tersebut digarap secara maksimal, dapat meningkatkan APBD Kalbar Tahun 2011 mencapai 1, 9 Trilyun rupiah.
Sebab, komposisi belanja tidak langsung atau belanja aparat melebihi belanja langsung atau belanja publik, yakni sekitar 51,8 persen dari total anggaran yang diusulkan. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2011, maka komposisi belanja langsung harus lebih besar dari belanja tidak langsung.
Struktur APBD Tahun 2011 yang diusulkan Panitia Anggaran Eksekutif dinilai Andy tidak ideal serta memberatkan keuangan daerah, sebab belanja aparat melebihi belanja publik.
Ditemui di Ruang Fraksi Khatulistiwa Bersatu DPRD Kalbar Rabu (01/12/10) Andy menegaskan, “dalam pembahasan lebih lanjut Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara/KUA–PPAS RAPBD Tahun 2011, antara Badan Anggaran legislatif dan Panitia Anggaran Eksekutif nanti, komposisi belanja daerah yang kurang ideal ini diupayakan untuk dipangkas, antara lain mengurangi biaya perjalanan dinas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah - SKPD.
Paling tidak perbandingan antara keduanya sama yakni 50 persen. Sehingga belanja daerah lebih mengakomodir kebutuhan dan kepentingan publik, terutama program – program infrastruktur dan pendidikan.
Lebih lanjut, Andy Aswad mengatakan, Pemerintah Provinsi masih berpeluang meningkatkan APBD Tahun 2011, dengan memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah – PAD, “antara lain dari Pajak Air Permukaan dan Pajak progresif Kendaraan Roda Empat.
Andy memperkirakan jika semua sektor PAD tersebut digarap secara maksimal, dapat meningkatkan APBD Kalbar Tahun 2011 mencapai 1, 9 Trilyun rupiah.
0 comments:
Posting Komentar