GOLKAR – PDI P BERSETERU SOAL PROYEK MULTI YEARS

Sikap Fraksi Partai Golkar yang belum menyetujui proyek Multi years bidang infrastruktur jalan di Kabupaten Sambas dan Bengkayang, menuai protes dan kritik dari sejumlah fraksi di DPRD Kalbar. Bahkan, fraksi PDI Perjuangan mengecam keputusan tersebut sebagai suatu sikap yang tidak menunjukkan keberpihakan pada masyarakat banyak, dengan menghambat program pembangunan yang diusung Pemerintah Daerah. Ditemui di Ruang Fraksi PDI – P Rabu (02/12/10) anggota Fraksi PDI – P Martin Sudarno menuding, sikap partai berlambang pohon Beringin tersebut, dilatarbelakangi kepentingan politik untuk Pemilihan Gubernur Tahun 2013. Partai Golkar disinyalir sengaja mempolitisir program pemerintah, untuk membenturkan masyarakat dengan gubernur Kalbar. Sebab jika proyek pengerjaan infrastruktur di dua Kabupaten tersebut gagal, maka yang dipersalahkan masyarakat tentu saja Pemerintah Daerah. Terutama Gubernur Kalbar, karena telah menjanjikan bahwa pengerjaan keempat ruas jalan dimulai Tahun 2010 hingga Tahun 2012. Apalagi, beredar rumor sikap fraksi yang menolak program multiyears, merupakan instruksi dari Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar Kalbar Morkes Effendi. Bahkan, sanksi bakal dijatuhkan pada kader yang membangkang. Martin menilai Golkar telah melakukan kekeliruan besar, jika sengaja mengorbankan kepentingan masyarakat banyak demi mengusung target politik.

Dikonfirmasi, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalbar Andry Hudaya membantah, jika Partainya tidak menyetujui proyek multi years pengerjaan proyek infrastruktur 4 ruas jalan di Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Sebenarnya yang dipersoalkan oleh fraksi Golkar adalah mekanisme dan teknis pelaksanaan program, yang dinilai menyalahi aturan dan berpotensi menyeret anggota legislatif terjerat kasus hukum. Di samping biaya pengerjaan fisik melebihi pagu indikatif yang tertera dalam APBD tahun 2010, Dinas Pekerjaaan Umum sebagai penanggungjawab proyek ternyata telah menggelar lelang untuk pelaksanaan Tahun pertama,”sementara proyek multiyears belum diparipurnakan di DPRD.  

Lebih lanjut, Andry menyebutkan proyek Multiyears infrastruktur yang diusulkan Pemerintah Kalbar untuk 3 Tahun anggaran, nilai total sekitar 62 milyar rupiah. Namun, draft usulan dari Dinas Pekerjaan Umum ternyata anggaran membengkak, mencapai 191 milyar rupiah. Menurut Andry “tentunya pembengkakan anggaran ini perlu dipertanyakan dan suatu hal yang wajar jika fraksi Golkar belum menyetujui proyek Multy years tersebut diparipurnakan pada Sidang DPRD Kalbar.  Karena itu sebuah kesalahan dan Golkar memilih untuk tidak terlibat dalam kesalahan, yang berpotensi menjerat anggota legislatif pada kasus hukum.