Keberadaan Badan Pengelolaan Perbatasan Dan Kerjasama – BP2K di Kalbar yang masih bersifat koordinatif, diakui belum efektif untuk mengatasi berbagai persoalan krusial yang ada di perbatasan. Sementara, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan – BNPP yang baru dibentuk Presiden, juga belum berfungsi karena masih mencari personil yang tepat untuk menduduki beberapa posisi strategis di lembaga tersebut.
Dalam Pertemuan dengan Komisi I DPR RI di Balai Petitih Senin (02/08/2010), Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengungkapkan, jika pembangunan kawasan perbatasan masih berjalan sendiri, akibat belum berfungsinya BNPP. Selama ini program yang disusun, masih harus menyesuaikan dengan program yang ada di institusi maupun instansi lain, belum mengacu pada program Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Dan Kerjasama – BPKP Kalbar Robert Nusanto mengharapkan, keberadaan BNPP dapat menjadi lembaga yang mandiri baik dari segi kebijakan maupun dari pendanaan.
Lebih lanjut, Robert Nusanto mengatakan , ”Pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama – BP2K di Kalbar, mengacu pada Undang – Undang Nomor 43 Tentang Wilayah Negara, dimana Daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat membentuk Badan Pengelola Perbatasan. Sedangkan di Tingkat Pusat dapat dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan - BNPP. Meskipun berada di bawah Kementrian Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010, ”namun diharapkan BNPP dapat menghasilkan program pembangunan yang terintegrasi dengan program Kementrian lainnya, untuk mengubah kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara.
0 comments:
Posting Komentar