Pemerintah Provinsi Kalbar terus melakukan inventarisasi terhadap asset yang tersebar di berbagai daerah, termasuk yang berada di luar pulau. Melalui Biro Pengelolaan Asset, penelusuran dokumen kepemilikan atas asset terus dilakukan, dengan memeriksa keabsahan bukti.
Ditemui Rabu (05/05/10)` Plt. Sektetaris Daerah Kalbar Moses Hermanus Munsin menyebutkan, “salah satu yang diprioritaskan dan tengah ditelusuri adalah dokumen sah kepemilikan atas tanah milik provinsi yang berada di Kompleks RSUD. Soedarso Pontianak. Mengingat tanah tersebut juga diklaim beberapa pihak, sehingga bukti kepemilikan berupa setifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus dimiliki.
Di bagian lain` Moses Hermanus Munsin mengakui belum rapinya sistem pengelolaan asset milik Provinsi, merupakan faktor utama penilaian Disclaimer Opinion dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Disamping meningkatkan SDM tenaga akunting, langkah lain yang dilakukan untuk mengurangi Penilaian negatif BPK tersebut adalah menertibkan Daftar Inventarisasi Asset milik Provinsi.
Data dari Biro Pengelolaan Asset menyebutkan, “berdasarkan neraca, total nilai asset saat ini berkisar 1,3 hingga 1, 5 trilyun rupiah. Sedangkan berdasarkan Daftar Penilaian Asset - DPA sekitar 2, 5 trilyun rupiah. Kendati sepintas lalu terdapat selisih antara keduanya, namun selisih hanya dinilai bukan pada jumlah asset.
0 comments:
Posting Komentar