Anggota DPRD Kalbar Suprianto meminta Pemerintah kabupaten Landak, meninjau ulang rencana pendirian pabrik kondom di daerah tersebut. Meskipun menguntungkan daerah dari segi perekonomian dan pendapatan pajak, namun di bagian lain merugikan dari aspek pencitraan daerah.
Pasalnya` pabrik kondom dapat berkonotasi negatif, seolah – olah daerah melegalkan praktek prostitusi. Bahkan` dengan berdirinya pabrik kondom, secara tidak langsung pemerintah semakin membuka peluang, maraknya hubungan di luar nikah, “terutama di kalangan remaja.
Pasalnya` pabrik kondom dapat berkonotasi negatif, seolah – olah daerah melegalkan praktek prostitusi. Bahkan` dengan berdirinya pabrik kondom, secara tidak langsung pemerintah semakin membuka peluang, maraknya hubungan di luar nikah, “terutama di kalangan remaja.
Dalam jumpa pers di gedung DPRD Kalbar Rabu (21/04/10)` Suprianto mempertanyakan kenapa investor justru memilih pembangunan pabrik kondom, untuk mengolah produksi karet lokal. Bukan industri lain, seperti vulkanisir atau sintetis olahan lainnnya, yang memiliki pangsa pasar domestik dan manca negara.
Kendati demikian` jika masyarakat Landak mengizinkan dan tidak mempersoalkan pembangunan pabrik kondom di daerah mereka, Supriyanto menyatakan tidak akan mencegah. Dirinya hanya meminta Pemerintah mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin muncul, yakni penyakit masyarakat “prostitusi”.
Rencananya Landak bakal menjadikan kecamatan Mandor sebagai kawasan industri, bagi pembangunan pabrik pengolahan karet antara lain sarung tangan dan kondom. Namun` rencana tersebut hingga memasuki tahun 2010 belum terealisasi, sehingga peluang ditawarkan pada sejumlah investor asing, diantaranya dari Australia, Korea dan Jepang.
0 comments:
Posting Komentar