Berbagai gejolak yang muncul pasca Konversi BBM ke gas elpiji 3 Kg tahap I di Kalbar, mendorong Pemerintah Pusat untuk menyosialisaikan kembali program tersebut. Mengingat konversi merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mengurangi anggaran subsidi yang membebani APBN, sekaligus memanfaatkan penghematan untuk meningkatkan alokasi belanja pembangunan.
Namun` kesuksekan program konversi sangat ditentukan dari keberhasilan Pemerintah Provinsi dan kabupaten kota, mengatasi berbagai persoalan yang muncul di daerah. Demikian penegasan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa – PMD Darjo Sumardjono Departemen Dalam Negeri, ketika membuka sosialisasi konversi BBM ke Gas Elpiji di Balai Petitih kemarin pagi.
Dirinya mengakui berbagai persoalan muncul berpotensi menggangu kesinambungan program konversi. Mulai dari pola pendistribusian, rendahnya pemahaman masyarakat tentang konversi hingga prosedur pendirian Stasiun pengisian ulang yang rumit. Selain itu, diakui tingginya disvaritas HET BBM non subsidi dengan subsidi, memicu penyimpangan dalam penyaluran BBM Minyak Tanah yang menimbulkan kelangkaan di pasaran.
Sebelumya Wakil Gubernur Kalbar dalam pidatonya menyebutkan realisasi penyaluran tahap I untuk 3 daerah yakni kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan kabupaten Kubu Raya sebanyak 290. 382 paket, meliputi tabung, kompor serta asesoris lainnya.
Untuk mengatasi keluhan masyarakat yang sempat menimbulkan aksi demo dan menggangu ketertiban umum, maka Gubernur Kalbar bulan Februari lalu melayangkan surat ke Pemerintah Pusat. Meminta penarikan BBM minyak tanah subsidi ditunda, hingga program konversi menyeluruh di semua kabupaten kota.
Namun` kesuksekan program konversi sangat ditentukan dari keberhasilan Pemerintah Provinsi dan kabupaten kota, mengatasi berbagai persoalan yang muncul di daerah. Demikian penegasan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa – PMD Darjo Sumardjono Departemen Dalam Negeri, ketika membuka sosialisasi konversi BBM ke Gas Elpiji di Balai Petitih kemarin pagi.
Dirinya mengakui berbagai persoalan muncul berpotensi menggangu kesinambungan program konversi. Mulai dari pola pendistribusian, rendahnya pemahaman masyarakat tentang konversi hingga prosedur pendirian Stasiun pengisian ulang yang rumit. Selain itu, diakui tingginya disvaritas HET BBM non subsidi dengan subsidi, memicu penyimpangan dalam penyaluran BBM Minyak Tanah yang menimbulkan kelangkaan di pasaran.
Sebelumya Wakil Gubernur Kalbar dalam pidatonya menyebutkan realisasi penyaluran tahap I untuk 3 daerah yakni kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan kabupaten Kubu Raya sebanyak 290. 382 paket, meliputi tabung, kompor serta asesoris lainnya.
Untuk mengatasi keluhan masyarakat yang sempat menimbulkan aksi demo dan menggangu ketertiban umum, maka Gubernur Kalbar bulan Februari lalu melayangkan surat ke Pemerintah Pusat. Meminta penarikan BBM minyak tanah subsidi ditunda, hingga program konversi menyeluruh di semua kabupaten kota.
0 comments:
Posting Komentar