Hasil pembahasan Tim Pansus DPRD Kalbar terhadap LKPj gubernur akhir tahun 2009, menemukan sebagian besar SKPD belum menyajikan data kongkrit mengenai penggunaan alokasi anggaran. Meskipun menyerahkan data tentang Rencana dan Kegiatan anggaran, namun tidak menyertakan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, serapan anggaran dan realisasi fisik yang dicapai.
Ditemui seusai sidang penyampaian hasil penilaian terhadap LKPj Gubernur Tahun 2009 Kamis (29/04/10), Ketua Tim Pansus DPRD Kalbar Krisantus Kurniawan menyebutkan dari semua SKPD yang ada, baru 3 yang memenuhi kriteria yakni Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup serta Dinas Pertambangan dan Energi.
Jika dalam waktu 3 bulan kedepan, SKPD yang mendapat catatan buruk seperti Dinas Pendapatan Daerah – Dispenda dan Dinas Kesehatan tidak dapat membenahi kinerja, maka Tim Pansus merekomendasikan kepada gubernur untuk meninjau ulang struktur pimpinan di SKPD. Bahkan, mendukung langkah gubernur untuk mengganti jabatan Kepala SKPD, jika memang dinilai tidak lagi layak untuk memimpin di birokrasi pemerintahan.
Di tempat yang sama, Koordinator Tim Pansus DPRD Kalbar Ahmadi Usman mengatakan, “rekomendasi merupakan hasil penilaian objektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2009, dan tertuang dalam LKPj gubernur yang disampaikan 31 Maret 2010 lalu. Namun` penilaian terhadap LKPj tidak bersifat menerima ataupun menolak, hanya sebatas rekomendasi tertulis DPRD Kalbar kepada gubernur. Agar segera memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan dalam pemerintahan.
Menurut jadwal rekomendasi tertulis DPRD Kalbar terhadap LKPj gubernur tahun 2009, disampaikan pada Sidang Istimewa Jum` at besok (30 April 201) yang bakal dihadiri gubernur Kalbar Cornelis MH.
0 comments:
Posting Komentar