Meskipun Provinsi Kalbar telah meraih predikat swasembada pangan dengan produksi padi surplus, namun di sisi lain belum mampu mengangkat derajat kesejahteraan para petani. Perum Bulog yang idealnya menjadi pembeli utama produksi beras lokal, ternyata masih membatasi serapan pengadaan beras per tahun.
Kondisi ini dipertanyakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Kalbar Setyo Novanto, dalam Rapat Kerja dengan 5 BUMN di gedung DPRD Senin (08/03/2010). Dirinya menilai kebijakan Perum Bulog masih memfokuskan produksi beras asal pulau Jawa, daripada pulau Kaimantan, meskipun jauh lebih tinggi dari sisi kualitas.
Selain itu` pembelian beras juga tidak mengacu harga jual di pasaran lokal, namun masih berpatokan pada harga beras produksi petani pulau Jawa yakni sebesar 5, 400 rupiah per kilogram.
Menjawab hal itu` Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Divisi regional VI Kalbar Edi Suardi menegaskan, penetapan harga pembelian beras dari petani per kilogram merupakan kewenangan Kepala Negara, sedangkan Perum Bulog hanya sebatas penyalur.
Kendati demikian, Edi suardi mengungkapkan upaya peningkatan serapan produksi petani lokal, tetap dilakukan Perum Pulog dalam pengadaan beras per tahun. Dimana pada tahun 2010 ini` dari 60. 000 ton pengadaan beras di Kalbar, ditargetkan sekitar 20. 000 ton dipenuhi oleh petani lokal.
Untuk itu, Perum Bulog telah bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Kalbar, dalam pemetaan wilayah panen di setiap daerah, untuk mempermudah proses pembelian.
0 comments:
Posting Komentar