Masuknya Sisa Lebih Penghitungan Anggaran – Silpa tahun 2009 sebesar 135 Milyar, dalam APBD Kalbar Tahun 2010, “merupakan pilihan demi efektifitas pembelanjaan daerah. Kendati di awal pembahasan RAPBD sempat terjadi perdebatan, namun` dengan mempertimbangkan berbagai aspek, akhirnya “Badan Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif menyepakati, APBD tahun 2010 menyertakan silpa tahun 2009. Demikian penjelasan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya saat menyampaikan pidato, pada Sidang Paripurna Penetapan APBD Kalbar tahun 2010 di Gedung DPRD Kamis siang (04/02/2010). Dirinya mengatakan, “di samping mengantisipasi terjadinya dana parkir, dalam pengelolaan keuangan APBD. Masuknya komponen Silpa` juga mendukung realisasi belanja lebih optimal. “ Sehingga pengalaman tahun lalu, dimana sebanyak 130 milyar anggaran tidak terealisir, dapat dihindari.
Sebelumnya` 9 Fraksi di DPRD Kalbar dalam penyampaian Pandangan Akhir fraksi, menerima dan menyetujui RAPBD Kalbar ditetapkan menjadi APBD Tahun 2010. Kendati menyertakan berbagai catatan, namun tidak satu fraksi pun, yang menyampaikan kritikan tajam, “terhadap komposisi APBD Kalbar tahun 2010, hasil pembahasan Badan Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif selama 2 bulan lebih.
Fraksi PDI P meminta Pemerintah Provinsi meningkatkan pendapatan, tertib dan disiplin anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pengendalian dan penyusunan pertanggungjawaban. Kemudian Fraksi P. Golkar menekankan mekanisme penyusunan APBD kedepan, lebih memperhatikan waktu dan RKA dilengkapi data kongkrit, serta meminta Pemerintah mengambil langkah inovatif di bidang pendidikan, guna mengatasi kelangkaan guru di daerah. Lalu Fraksi Demokrat mendorong instansi teknis meningkatkan sektor PAD, melalui optimalisasi penarikan retribusi objek pajak. Khusus APBD tahun depan, diminta tidak terjadi tumpang tindih dalam pembelian alat tulis kantor – ATK. Untuk pembangunan Badan Metereologi di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah dicoret, diminta dimasukkan kembali pada RAPBD tahun depan.
Sedangkan Fraksi PPP, menekankan persiapan menjelang ACTAC (Perdagangan Bebas China & Asean), dengan menerbitkan regulasi dan program kongkrit, sebagai proteksi terhadap produk dalam negeri, khususnya Kalbar. Sementara Fraksi PAN,menekankan pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana dan bidang kesehatan, memperluas lahan sentra padi di kabupaten kota serta menggali sumber PAD dari sector kelautan. Mendorong Pemerintah Provinsi mempercepat pembangunan pembangkit listrik bertenaga surya dan mikro hidro, untuk mengatasi kelanggkaan energi listrik.
Selanjutnya fraksi PKS, mengusulkan agar pengadaan kendaraan dinas pejabat, tidak lagi membeli baru namun menyewa dari pihak ketiga. Dan Fraksi Khatulistiwa Bersatu secara khusus menyoroti penilaian Dosclaimer opinion BPK, agar Pemerintah provinsi segera berbenah. Sebab, pada APBD tahun 2010 seluruh SKPD telah dianggarkan dana untuk pembuatan Laporan Keuangan dan Kinerja, yang bertujuan menghilangkan status Disclaimer Opinion. Berikutnya Fraksi Gerindra Sejahtera Bersatu, menyoroti penyertaan modal pada Bank Kalbar sebesar 20 Milyar, harus ditindaklanjuti dengan rapat kerja. Karena, selama pembahasan RAPBD tahun 2010 antara Badan Anggaran legislative dan tim Anggaran Eksekutif, hal ini belum pernah dibicarakan. Dan terakhir fraksi Hanura, meminta Pemerintah provinsi segera mengatasi kendala pengembangan Kawasan Industri Semparuk – KIS di Kabupaten Sambas, yang kini mulai terbengkalai.
Fraksi PDI P meminta Pemerintah Provinsi meningkatkan pendapatan, tertib dan disiplin anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pengendalian dan penyusunan pertanggungjawaban. Kemudian Fraksi P. Golkar menekankan mekanisme penyusunan APBD kedepan, lebih memperhatikan waktu dan RKA dilengkapi data kongkrit, serta meminta Pemerintah mengambil langkah inovatif di bidang pendidikan, guna mengatasi kelangkaan guru di daerah. Lalu Fraksi Demokrat mendorong instansi teknis meningkatkan sektor PAD, melalui optimalisasi penarikan retribusi objek pajak. Khusus APBD tahun depan, diminta tidak terjadi tumpang tindih dalam pembelian alat tulis kantor – ATK. Untuk pembangunan Badan Metereologi di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah dicoret, diminta dimasukkan kembali pada RAPBD tahun depan.
Sedangkan Fraksi PPP, menekankan persiapan menjelang ACTAC (Perdagangan Bebas China & Asean), dengan menerbitkan regulasi dan program kongkrit, sebagai proteksi terhadap produk dalam negeri, khususnya Kalbar. Sementara Fraksi PAN,menekankan pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana dan bidang kesehatan, memperluas lahan sentra padi di kabupaten kota serta menggali sumber PAD dari sector kelautan. Mendorong Pemerintah Provinsi mempercepat pembangunan pembangkit listrik bertenaga surya dan mikro hidro, untuk mengatasi kelanggkaan energi listrik.
Selanjutnya fraksi PKS, mengusulkan agar pengadaan kendaraan dinas pejabat, tidak lagi membeli baru namun menyewa dari pihak ketiga. Dan Fraksi Khatulistiwa Bersatu secara khusus menyoroti penilaian Dosclaimer opinion BPK, agar Pemerintah provinsi segera berbenah. Sebab, pada APBD tahun 2010 seluruh SKPD telah dianggarkan dana untuk pembuatan Laporan Keuangan dan Kinerja, yang bertujuan menghilangkan status Disclaimer Opinion. Berikutnya Fraksi Gerindra Sejahtera Bersatu, menyoroti penyertaan modal pada Bank Kalbar sebesar 20 Milyar, harus ditindaklanjuti dengan rapat kerja. Karena, selama pembahasan RAPBD tahun 2010 antara Badan Anggaran legislative dan tim Anggaran Eksekutif, hal ini belum pernah dibicarakan. Dan terakhir fraksi Hanura, meminta Pemerintah provinsi segera mengatasi kendala pengembangan Kawasan Industri Semparuk – KIS di Kabupaten Sambas, yang kini mulai terbengkalai.
0 comments:
Posting Komentar