Rencana DPRD Kalbar untuk membeli 4 armada bus, untuk mendukung aktifitas kedewanan, “sempat mengusik Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pasalnya selama pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran - RKA RAPBD Kalbar Tahun 2010, Badan Anggaran Legislatif selalu menyuarakan efesiensi dalam belanja daerah dan kerap menyudutkan Tim Anggaran Eksekutif, “karena dinilai mengusung program yang bukan diprioritaskan. Bahkan` Badan Anggaran Legislatif menyisir seluruh RKA dari setiap SKPD, kemudian memangkas beberapa alokasi angaran dan mengalihkan ke sektor lain. Ditemui seusai Sidang Paripurna Penetapan APBD Kalbar tahun 2010 Kamis siang (04/02/2010)` Assisten II Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar MH. Munsin mengaku, “sedikit kecewa atas sikap Badan Anggaran legislatif yang kurang sportif, “menyangkut pengadaan kendaraan operasional. Di satu sisi Badan Legislatif begitu keras menuntut eksekutif efisien dalam membelanjakan anggaran, namun di bagian lain justru menuntut pengadaan 4 armada bus,“ dengan dalih mendukung kinerja kedewanan.
Terkait usulan salah satu Fraksi di DPRD Kalbar, “agar pada tahun 2010 ini` Pemerintah Provinsi tidak lagi membeli mobil baru untuk kendaraan dinas pejabat pemerintahan, “namun menyewa dari pihak ketiga” ditanggapi dingin MH. Munsin. Bahkan` Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar ini` menegaskan, “menyewa kendaraan justru lebih boros daripada membeli baru. Selain` rawan penyimpangan dalam transaksi dengan pihak ketiga, proses sewa barang, “juga membutuhkan waktu yang panjang dan bertele-tele. Artinya menyewa bukan ide solutif”. Dirinya menyarankan` anggota legislatif, “lebih fokus pada penataan kendaraan dinas yang telah ada, baik di pihak eksekutif maupun di lembaga legislatif, “daripada mengusulkan ide baru yang belum tentu efektif dan efisien.
Lebih lanjut` Munsin mengatakan, “mengadopsi manajemen perusahaan swasta, dalam pengadaan kendaraan operasional, tidak sepenuhnya benar dan efektif diterapkan di pemerintahan. Sebab` perusahaan swasta hanya memikirkan dari aspek untung – rugi, berbeda dengan pemerintah yang juga bertanggungjawab dari segi pelayanan.
Di tempat yang sama` ketika dikonfirmasi menyangkut pembelian 4 armada bus, Ketua DPRD Kalbar Minsen SH. menyatakan, “usulan tersebut telah dibatalkan dalam Rapat Gabungan. Kemungkinan diajukan kembali pada APBD Perubahan Juli mendatang, itu pun “jika kondisi keuangan daerah memungkinkan. Dirinya mengakui, “usulan pengadaan bus datang dari kalangan legislatif, namun hal itu demi efektifitas kinerja anggota dewan, “ terutama perjalanan setiap komisi ke luar daerah. Pengadaan kendaraan operasional untuk anggota dewan bukan suatu pemborosan, tetapi suatu kebutuhan. Apalagi sebagian Kabupaten Kota telah memiliki armada khusus, untuk transportasi anggota dewan.
Di bagian lain` Minsen SH mengatakan, “ agenda berikut DPRD, pasca penetapan APBD Kalbar tahun 2010, dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah. Namun` dirinya mengatakan, kemungkinan besar memilih reses, untuk menghimpun aspirasi masyarakat, dari daerah pilihan masing – masing, “baru kemudian melanjutkan agenda dewan.
0 comments:
Posting Komentar