Memanasnya konstelasi politik nasional, pasca penyampaian pandangan akhir fraksi di DPR RI, terhadap kasus dana bailout Bank century, tidak mempengaruhi kinerja menteri di Kabinet Pemerintahan, terutama yang berasal dari partai Golkar. Meskipun fraksi Golkar di parlemen lebih condong pada barisan oposisi, dengan menyimpulkan adanya penyalahgunaan terhadap penyelamatan Bank Century, ”namun kader Gokar di kabinet Indonesia Bersatu Jilid II tetap solid dan loyal pada Pemerintahan SBY – Budiono. Demikian penegasan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat – Menkokesra Agung Laksono kepada wartawan Sabtu sore di Pontianak, terkait pandangan politik partai Golkar yang berseberangan dengan Partai Demokrat. Dirinya menegaskan seluruh jajaran menteri di kabinet tetap fokus pada pekerjaan masing – masing, dan tidak terpengaruh dengan berbagai isu maupun spekulasi di luar Pemerintahan, ”apalagi untuk membelot. Kendati demikian` jika kemudian terjadi reshuffle kabinet di tengah jalan, hal itu merupakan hak prerogratif presiden berdasarkan penilaian terhadap kinerja para menteri di pemerintahan.
Lebih lanjut` Agung Laksono menyatakan, ”sikap kritis legislator asal partai Golkar di Senayan, yang berani menyebutkan nama pejabat negara yang terlibat, ”merupakan sikap tegas terhadap pelanggaran pada Bank Century. Bukan untuk merongrong kewibawaan pemerintah yang berkuasa, ataupun ingin menjatuhkan penguasa yang tengah memerintah. Dirinya menegaskan, bahwa Golkar merupakan bagian dari koalisi besar partai politik, yang bertekad menyukseskan program pembangunan periode kedua Pemerintahan SBY. Namun` di bagian lain Golkar tetap mendukung para kader di Senayan, untuk menjalankan fungsinya sebagai Controlling, dengan mengkritisi kebijakan Pemerintah, termasuk mendorong kasus penyimpangan dibawa ke ranah hukum.
Upaya tanggulangi kemiskinan di kalbar
Di bagian lain` menyangkut tingkat kemiskinan di Provinsi Kalbar yang masih di atas rata – rata nasional 14, 2 %, Agung Laksono mengatakan Pemerintah Pusat tetap menggulirkan program bantuan dengan sasaran pada kawasan pedesaan. Selain tetap menyalurkan bantuan sosial dan program jamkesma, Pemerintah Pusat juga mengalokasikan dana penanggulangan kemiskinan melalui PNPM. Provinsi Kalbar tetap mendapatkan alokasi dana untuk penanggulangan kemiskinan untuk PNPM Pedesaan, dengan prioritas di sektor pertanian. Kendati belum mengetahui angka pastinya, namun dirinya menyebutkan rata – rata setiap kecamatan mendapatkan alokasi dana sebesar 3 milyar rupiah.
Sementara itu` untuk bantuan operasional kesehatan Agung laksono menyebutkan, meningkat menjadi 300 Puskesmas se Indonesia. Kalbar masuk dalam salah satu provinsi sebagai daerah percontohan, namun jatah hanya pada beberapa kecamatan saja. Jika program yang dimulai pada tahun 2010 ini berhasil, baru direalisasikan pada puskesmas di sekitar 6. 000 Kecamatan di tahun 2011 mendatang.
0 comments:
Posting Komentar