Dewan Adat Dayak - DAD Provinsi Kalbar meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan - BNPP, melibatkan partisipasi tokoh masyarakat lokal untuk membangun kawasan beranda terdepan negara. Disamping lebih mengetahui kondisi faktual yang terjadi, Keterlibatan masyarakat lokal juga memperkuat posisi BNPP dalam mengembangkan kawasan perbatasan. Ditemui di Balai petitih Rabu siang (10/02/2010)` Ketua DAD Provinsi Kalbar Thadeus Yus mengatakan, “ telah menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, dan mendapat respon positif. Bahkan` Thadeus juga mengusulkan salah satu Kantor BNPP dibangun di Entikong Kabupaten Sanggau, untuk memperpendek rentang kendali dan efesiensi pembiayaan. Kendati demikian` Thadeus enggan menyebutkan nama tokoh asal Kalbar yang ideal masuk dalam jajaran BNPP. Dirinya hanya mengatakan, “ tokoh lokal yang diajukan bukan untuk menduduki jabatan di struktur Pusat, namun Pos yang khusus mengurusi pembangunan wilayah perbatasan Kalbar.
BNPP merupakan lembaga baru yang dibentuk tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Presiden untuk mendorong dan mempercepat kawasan perbatasan, pada sejumlah Provinsi yang memiliki garis perbatasan dengan negara tetangga. Keputusan Presiden tentang Pengelolaan perbatasan merupakan revisi dari aturan, untuk meningkatkan koordinasi antar institusi di Pemerintahan Pusat, yakni Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pertahanan dan Kementrian Luar negeri. Sehingga pengelolaan perbatasan lebih sinergi, mengingat persoalan yang ada," bukan dari aspek ekonomi sosial semata, namun juga dari segi pertahanan dan keamanan, serta regulasi menyangkut tata niaga di perbatasan.
0 comments:
Posting Komentar