Keberadaan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan – BPKP di Kalbar yang masih bersifat koordinatif, dinilai belum mengakomodir berbagai persoalan yang ada di wilayah perbatasan. Begitu pula` pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan – BNPP di Pemerintahan Pusat, karena masih terikat pada Kementrian Dalam Negeri. Ditemui seusai serah terima jabatan dari pejabat lama Selasa siang (23/02/10), Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan – BPKP Provinsi Kalbar Robert Nusanto mengatakan, “BNPP maupun BPKP belum ideal, karena belum dapat menyusun program pengembangan kawasan perbatasan, namun harus menyesuaikan program yang ada di institusi maupun instansi lain. Agar pembangunan di beranda terdepan negara lebih efektif, maka harus ditangani oleh suatu lembaga yang mandiri, baik dari aspek kebijakan maupun dari segi pendanaan.
Sementara itu` Staf Ahli Gubernur Bidang Pengelolaan Perbatasan Ngatman, mengakui anggaran pembagunan perbatasan masih berada di sejumlah Unit Kerja SKPD lain, sehingga kurang sinergis.
Ngatman mengungkapkan, hingga kini BPKP belum memiliki anggaran khusus pada APBD, namun masih melalui DIPDA sementara. Pada tahun 2010 telah mengusulkan anggaran sebesar 20 milyar dan DIPDA sementara sebesar 6, 5 milyar, untuk biaya operasional 3 UPT yang ada yakni Entikong di Sanggau, Aruk di sambas serta Badau di Kapuas Hulu.
0 comments:
Posting Komentar