SOROTAN DPRD TERHADAP NOTA KEUANGAN RAPBD KALBAR 2010

Sejumlah fraksi dalam Sidang Paripurna di DPRD Kalbar Senin (04/01/2010), menyampaikan  beberapa catataan terhadap nota Keuangan RAPBD 2010 yang disampaikan pihak eksekutif. Disamping menilai nota keuangan belum sempurna, karena tidak menyertakan data pendukung. Beberapa fraksi juga mengkritisi berbagai kebijakan anggaran tahun 2010 yang dinilai kurang mengakomodir kepentingan rakyat. Diantaranya penyusunan RAPBD berdasarkan kemampuan riil penerimaan dan optimalisasi belanja serta tidak menganggarkan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran – Silpa dalam RAPBD 2010, dinilai tidak sinkron dengan kondisi keuangan daerah. Sebab Pemerintah Provinsi dihadapkan pada kondisi kekurangan kemampuan riil untuk pembiayaan belanja langsung, DAK dan DAU rendah, gaji PNS naik 5 %, pengangakatan pegawai baru, kenaikan tunjangan pegawai, alokasi dan alokasi gaji 13.  

Kendati perbandingan volume APBD 2009 dan 2010 meningkat sekitar 13, 214 milyar, namun plafon DAU dan DAK dinilai sangat kecil. Di sisi lain beban anggaran belanja langsung meningkat, menyusul penerimaan formasi PNS 2009. Dimana Pemerintah Provinsi sedang menghadapi, serta rendahnya serapan DAK dan DAU. Menyangkut kendaraan dinas yang sering dianggarkan dalam APBD, fraksi PKS menyarankan Pemda meniru efiensi manajemen perusahaan swasta, yang lebih memilih menyewa kendaraan operasional daripada membeli. Selain prkatis pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan dana untuk perawatan (Maintenance). 

Ditemui wartawan seusai Sidang Paripurna di DPRD, wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, “ tidak masukknya Silpa dalam RAPBD tahun 2010 merupakan upaya efektifitas dan efisiensi pendanaan yang diperoleh. Terkait usulan sejumlah fraksi agar Pemerintah Provinsi pro aktif dan mengajukan peningkatan DAK dan DAU tahun 2010, agar pembiayaan pegawai baru tidak menggangu PAD, Christiandy Sanjaya mengakui sulit terealisasi. Namun` dirinya optimis pasca penyampaian tanggapan oleh eksekutif 7 Desember mendatang, pembahasan akhir RAPBD oleh Badan Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif, dapat mempertemukan ketidakseimbangan antara Pendapatan dan Pengeluaran daerah tahun 2010.