Badan Anggaran DPRD Kalbar melihat sejumlah program pembangunan dalam Nota Keuangan RAPBD tahun 2010, yang diserahkan pihak eksekutif belum mengakomodir kepentingan rakyat. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah – SKPD dinilai mengusung program pembangunan yang tidak tepat sasaran, yang tentu saja berimbas pada pemborosan keuangan daerah. Ditemui seusai mengikuti Rapat Badan Anggaran Selasa siang (12/01/2009), Ketua Komisi A DPRD Kalbar, Retno Pramudya mengatakan, “ secara global porsi alokasi anggaran yang menyentuh langsung masyarakat banyak masih minim, sehingga harus ditinjau kembali. Diantaranya sektor Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanganan pengangguran dan kemiskinan, serta pemberdayaan kaum perempuan. Sedangkan di sektor yang tidak mendapat prioritas dan mendapatkan Dana Alokasi khusus – DAK terbilang kecil, justru mendapatkan alokasi anggaran yang membengkak.
Di tempat yang sama` Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Ananta Tur mengatakan, “pembahasan Nota Keuangan RAPBD tahun 2010 baru dapat menyimpulkan penilaian secara global. Untuk itu` Badan Anggaran telah melayangkan surat ke pihak eksekutif Senin lalu, agar segera menyerahkan Rancangan Kegiatan dan Anggaran – RKA masing – masing SKPD, paling lama Rabu pagi.
Selanjutnya` Prabasa Ananta Tur mengatakan, “ salah satu point yang dibahas Badan Angggaran DPRD adalah, menurunnya Dana Alokasi khusus – DAK yang diterima Kalbar untuk tahun anggaran 2010. Sehingga pengalokasian dana pada masing – masing SKPD harus mengutamakan efisiensi dan efektifitas program pembangunan juga harus mengacu pada skala prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah - RPJMD.
0 comments:
Posting Komentar