Munculnya wacana pemilihan gubernur dipilih dan diberhentikan oleh Kepala negara, bukan saja mendapat tantangan dari kalangan legislatif, namun juga oleh gubernur Kalbar, Cornelis MH. Dirinya dengan tegas menyatakan tidak setuju, atas wacana yang dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi tersebut. Kepada wartawan Rabu siang (13/01/2009) Cornelis MH. Mengatakan, “tidak cukup alasan bagi pemerintah pusat atau pihak manapun untuk merubah sistem yang sekarang dipergunakan. argumentasi yang dipakai untuk mendasari wacana gubernur dipilih langsung oleh presiden juga tidak jelas dan terkesan mengada – ngada. Begitu pula dengan pihak yang mewacanakan juga tidak jelas kompetensinya dan dinilai lebih pada asumsi pribadi semata.
Di sisi lain` Cornelis MH. mengakui, “sistem desentralisasi yang diterapkan saat ini mengandung beberapa kelemahan, namun bukan berarti harus kembali lagi seperti di masa lalu. Apalagi demokrasi di Indonesia saat ini tergolong maju, dan telah mendapat pengakuan dari dunia internasional, tinggal bagaimana pemerintah pusat memperbaikinya. Seharusnya kegagalan yang terjadi di evaluasi kemudian disempurnakan, bukan lalu memilih alternatif, yang justru mundur ke belakang.
0 comments:
Posting Komentar