Pemerintah provinsi Kalbar menyatakan siap merevisi rancangan Kebijakan Umum Anggaran - KUA maupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara – PPAS dalam RAPBD tahun 2010, jika dinilai pihak legislatif sulit dilaksanakan. Termasuk mencoret sejumlah item mata anggaran yang dinilai kurang tepat sasaran dan belum mengakomodir kepentingan publik. Ditemui seusai penyerahan nota Keuangan di DPRD Kalbar Rabu siang (16/12/2009), wakil gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, “ rancangan KUA yang diserahkan Agustus lalu telah mengalami perubahan, menyusul perkembangan sejumlah kebijakan 3 bulan belakangan. Namun` prioritas anggaran belanja langsung, tetap pada pembangunan infrastruktur wilayah, terutama di belahan timur provinsi.
Di tempat yang sama` ketua DPRD Kalbar Minsen. SH mengatakan, “ untuk memaksimalkan waktu yang tinggal menyisakan 14 hari lagi, badan anggaran siap melakukan pembahasan marathon, hingga dini hari. Namun dirinya mengakui jika penetapan APBD tahun 2010 sulit dirampungkan tepat waktu, terkecuali pembahasan hanya untuk mengejar batas akhir dan mengabaikan kwalitas . Tekait kemungkinan sanksi finalty berupa pemotongan Dana Alokasi Umum, jika penetapan APBD tahun 2010 tidak tepat waktu, Minsen SH. mengatakan, “ pihaknya bersama eksekutif bakal meminta kompensasi dari pemerintah pusat. Mengingat hal ini telah diprediksi dari awal, dan lambannya proses pembahasan RAPBD juga telah diungkapkan kepada Komisi V DPR RI.
0 comments:
Posting Komentar