Temuan penyimpangan dalam pengelolaan dana bansos yang terindikasi merugikan keuangan negara, mulai membuat gerah sejumlah anggota DPRD Kalbar. Pasalnya` hasil audit BPK RI Perwakilan Kalbar Agustus dan September lalu, bukan saja melibatkan pejabat penting di Pemerintahan provinsi," namun juga menyebut 5 nama mantan anggota DPRD Kalbar periode 2004 - 2009. Ditemui seusai Pelantikan dan Pengucapan sumpah Janji Pimpinan Definitif Senin siang (07/12/2009), “anggota DPRD Kalbar periode 2009 – 2014 Zulkarnain Siregar, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus - Pansus, untuk mengungkap penyaluran dana bansos. Kendati hasil audit BPK telah dilimpahkan ke pihak kepolisian dan sejumlah nama telah menjalani pemeriksaan, dirinya tetap menginginkan pembentukan pansus Bansos.
Di tempat terpisah, ketika dimintai tanggapannya menyangkut keterlibatan Sekretaris Daerah Kalbar Syakirman dalam kasus Bansos, bahkan setelah pulang menunaikan ibadah haji nanti "segera dipanggil pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan' Gubernur Kalbar Cornelis tidak mempersoalkan hal itu. Dirinya justru menyarankan pejabat bersangkutan atau pejabat lain yang dipanggil, " untuk memenuhi panggilan tersebut, dan menjelaskan semuanya kepada pihak penyidik.Berdasarkan audit BPK RI " terhadap penyaluran dana Bansos selama 3 tahun anggaran, menemukan aliran dana sebesar 22, 14 milyar rupiah yang tidak dapat dipertanggung jawabakan. Dari total dana yang dialokasikan melalui APBD tahun 2005, 2006 dan 2007" sebesar 247 milyar rupiah, terealisasi sebesar 233 milyar rupiah. Selain menyebutkan nama Sekretaris Daerah H. Syakirman dan mantan ketua DPRD Kalbar Zulfadhli, indikasi korupsi juga menyeret nama mantan ketua KONI Kalbar Usman Ja`far, yang kini duduk di kursi DPR RI.
0 comments:
Posting Komentar