TIM AUDITOR BPK PUSAT DAN PERWAKILAN PERIKSA PROYEK

6 tim auditor BPK, masing – masing 5 tim BPK Pusat bersama 1 tim BPK Perwakilan Kalbar, mulai Oktober lalu hingga Desember mendatang dijadwalkan mengaudit sejumlah proyek pengerjaan infrastruktur wilayah. Namun` audit hanya difokuskan pada proyek pengerjaan fisik, seperti jalan dan jembatan, dari masing – masing Binamarga dinas Pekerjaan Umum. Khusus untuk tim auditor BPK Pusat` audit hanya dilakukan pada proyek pengerjaan fisik dinas PU Provinsi Kalbar, yang dianggarkan dalam APBN. Ditemui di ruang kerjanya Juma`at siang (06/11/2009)` Ketua BPK perwakilan Kalbar Mujiono menyebutkan` 1 tim dari 5 tim BPK Pusat, telah turun ke daerah sejak 26 Oktober lalu. Masing – masing tim beranggotakan 6 auditor, dengan masa kerja di lapangan selama 35 hari. Sedangkan tim auditor BPK Perwakilan Kalbar, fokus pada proyek pengerjaan fisik, yang dianggarkan dalam APBD provinsi, yakni kota Pontianak, kabupaten Pontianak, Landak serta Kapuas Hulu. Masing – masing tim beranggotakan 5 auditor, dengan masa kerja di lapangan selama 30 hari.

Mujiono menyatakan audit dilakukan secara tematik, yakni bersifat serentak dan terintegrasi di seluruh Indonesia. Namun` akibat terbatasnya anggaran dan jumlah personil, maka tidak semua proyek pengerjaan fisik tahun 2009, dari dinas PU kabupaten kota di Kalbar dapat diaudit oleh tim BPK. Pemeriksaan dilakukan pada daerah yang telah masuk dan dianggarkan dalam program kerja tahunan yang disusun tahun 2008 lalu. Begitu pula dengan jumlah proyek, dari ratusan paket proyek yang ada tidak seluruhnya diaudit, namun diambil beberapa diantaranya sebagai sample. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, dari 150 hingga 200 paket proyek, maksimal yang dapat diaudit tim BPK Perwakilan Kalbar sekitar 10 proyek.

Dibagian lain` Mujiono menjelaskan, “ dalam upaya memenuhi panduan manajemen pemeriksaan, dimana BPK harus sudah memiliki Rencana Kerja Tahunan – RKT, Rencana Kegiatan Pemeriksaan – RKP, serta Rencana Kegiatan Sekretariat dan Penunjang – RKSP Tahun Anggaran 2010. Maka BPK Perwakilan Kalbar mulai menyusun rancangan rencana kerja, dengan prioritas pengembangan pemeriksaan serta pengembangan kelembagaan. Ditambahkan Mujiono` pihaknya tengah membahas dan menyusun rencana kegiatan di provinsi maupun pada 14 kabupaten kota se - Kalbar. Termasuk rincian biaya bagi tim auditor, yang melakukan audit langsung terhadap berbagai laporan keuangan di daerah. Diperkirakan awal tahun 2010 laporan telah rampung, sebab di triwulan pertama tim auditor harus turun melakukan pemeriksaan.

Mujiono mengakui`, terbatasnya SDM personil di pemerintahan kabupaten kota, mengakibatkan laporan keuangan seringkali terlambat. Bahkan` ada pemerintah daerah yang baru menyerahkan laporan keuangan bulan Juli, melewati batas waktu yang ditentukan`, yakni bulan Maret. Kendati demikian` audit tetap dilakukan sebagai bentuk pembenahan pendahuluan, sehingga lebih mudah mempelajari laporan keuangan yang diserahkan ke BPK.