Pasca penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan – LHP BPK Perwakilan Kalbar, terhadap pengelolaan keuangan dalam Bansos kepada legislatif Oktober lalu. Seluruh fraksi di DPRD Kalbar terus mempelajari hasil audit BPK, yang menyebutkan adanya indikasi kerugian negara sebesar 22, 14 milyar rupiah. Ditemui di ruang kerjanya Selasa siang (10/11/2009)` Ketua Komisi A DPRD Kalbar Retno Pramudya mengatakan`, legislatif berjanji menggiring dan meneruskan temuan ke pihak penyidik, asalkan pihak BPK telah menyatakan indikasi kerugian daerah. Bahkan` Fraksi PPP bakal menjadikan kasus bansos sebagai salah satu bahan, dalam laporan pertanggungjawaban – lpj gubernur Kalbar.
Di tempat yang sama` ketua fraksi Partai Amanat Nasional – PAN DPRD Kalbar Izhar Assyuri mengatakatan, fraksinya masih mempelajari salinan laporan dari BPK, dan tidak ingin gegabah dalam membuat keputusan. Agar nuansa politik yang muncul belakangan, tidak menutupi substansi dari persoalan yang sebenarnya.
Ketua fraksi Partai Amanat Nasional – PAN DPRD Kalbar Izhar Assyuri mengatakan, pihak legislatif mendukung aparat penegak hukum mengusut temuan BPK, sehingga jelas, siapa yang terlibat dan kemana dana bansos dialirkan. Namun` DPRD Kalbar tetap menunggu apakah pejabat pemerintah, dapat melakukan klarifikasi sesuai dengan batas waktu 60 hari sejak laporan diserahkan.
0 comments:
Posting Komentar