Parlemen Serawak Kunjungi DPRD Kalbar

Dewan Undangan Negeri (Parlemen) Kuching Serawak mengawali kunjungan kerja di propinsi Kalbar Senin (11/2/13), dengan menyambangi DPRD Kalbar. Rombongan Parlemen Serawak yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Abdul Rahman Zainedi, diterima Ketua DPRD Kalbar Minsen yang didampingi Prabasa Anantatur dan Ahmadi Usman. Selain untuk mempererat tali silaturrahmi antara kedua negara, kedatangan 30 anggota parlemen Negara Bagian Serawak kali ini juga untuk membahas berbagai isu yang mengemuka saat ini, antara lain masalah TKI, tindak lanjut pembukaan Border Nanga Badau – Lubuk Antu, pembangunan inland port, perjanjian tata niaga perbatasan serta peningkatan sektor ekonomi. "Saya harap lawatan kami dapat semakin meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, khususnya antara Negara Bagian Serawak dengan Propinsi Kalbar yang bertetangga," terang Abdul Rahman. Kedua parlemen mengakui hubungan Malaysia – Indonesia kerapkali memanas, terutama dipicu masalah TKI dan perbatasan. Namun, sejauh ini semua masalah dapat diselesaikan sehingga hubungan kedua negara dapat kembali normal. Sementara itu, Ketua DPRD Kalbar, Minsen menyambut gembira kedatangan rekan sejawat dari negara tetangga, untuk membicarakan berbagai masalah yang mengganjal termasuk polemik TKI atau pekerja sektor domestik di negara Malaysia.

Namun, beberapa hal memang tidak dapat dibahas secara mendetail, mengingat kewenangan berada di Pemerintahan pusat kedua negara, seperti masalah perjanjian tata niaga di perbatasan. "Kita berencana untuk membalas kunjungan Parlemen Malaysia, mengingat tahun ini Bamus DPRD juga telah mengagendakan kunjungan kerja ke luar negeri sebagai salah satu agenda kedewanan," ujar Minsen.  Dalam pertemuan ini, salah seorang anggota Parlemen Serawak sempat mempertanyakan tanggapan publik Indonesia khususnya di Kalbar mengenai Anwar Ibrahim. Sebab, manuver politik mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia ini dianggap telah menggangu Pemerintahan Kerajaan Malaysia, karena sering mendeskritkan Pemerintahan yang sah melalui media di luar negeri. Salah seorang anggota DPRD Kalbar, Marcus Jimmy mengakui bahwa aksi Anwar Ibrahim sempat termuat di beberapa media nasional beberapa waktu lalu. Namun, pemberitaan tersebut tidak begitu menyedot perhatian bangsa Indonesia. "Selain itu, Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa masalah perseteruan antara pimpinan opsisi Anwar Ibrahim dengan Pemerintahan Najib Tun Abdul Razak adalah urusan dalam negeri Pemerintah Malaysia, sehingga tidak perlu dicampuri," tandas legislator PDI P ini.