CORNELIS DAN MILTON SALING TUDING

Perseteruan antara Gubernur Kalbar, Cornelis dengan Bupati Sintang Milton Crosby menyangkut Provinsi Kapuas Raya (PKR) kian memburuk. Puncaknya, ketika Cornelis membentuk Tim Pemekaran PKR baru. 

Padahal, pada saat yang bersamaan Tim Pemekaran yang diketuai Milton tengah menunggu persetujuan dari Gubernur menyangkut beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. 

Kubu Milton menuding keputusan tersebut hanyalah strategi politik Cornelis untuk memuluskan langkahnya memenangkan Pemilukada. Sebab, Tim PKR lama yang diketuai Milton, dapat menjadi sandungan bagi pasangan incumbent Cornelis – Christiandy Sandjaya. 

Ditemui usai buka Puasa Bersama di Pendopo Senin (13/08/12), Cornelis menilai apa yang dilakukan Milton, menunjukkan yang bersangkutan tidak memahami aturan. 

Terganjalnya usulan PKR bukan karena dihambat Pemerintah provinsi, melainkan terhadang moratorium dari Presiden. Kendati demikian Pemerintah pusat telah menginstruksikan Pemerintah provinsi Kalbar untuk mempersiapkan usulan daerah yang ingin dimekarkan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyempurnakan panitia pemekaran PKR. 

Secara terpisah, Milton Crosby justru balik menuding Gubernur Kalbar, Cornelis telah memutar balikkan fakta. Untuk usulan PKR, Gubernur sengaja mengganjal dengan dalih moratorium atau penghentian sementara daerah otonom baru setingkat provinsi. 

Anehnya, untuk pemekaran Kabupaten Sekayam Raya dan Kabupaten Tayan justru diakomodir dan telah diusulkan ke Pemerintah pusat. Padahal semua persyaratan untuk usulan PKR telah dipenuhi, hanya tinggal persetujuan gubernur mengenai penyerahan pegawai, dana hibah untuk pembiayaan PKR selama 3 bulan serta pengalihan aset, seperti yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 28 Tahun 2007. 

Milton menambahkan, bahwa pembentukan PKR dicetuskan sejak tahun 2009 lalu, setelah mempertimbangkan luas wilayah Kalbar yang mencapai satu setengah pulau Jawa dengan jaringan infrastruktur dan SDM yang masih rendah tertinggal dari provinsi lain. 

Hal ini memunculkan keinginan kuat masyarakat di belahan timur Kalbar untuk memekarkan diri menjadi provinsi baru, sebagai solusi untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi tersebut.