BANGUN BBPJN BARU DI SANGGAU

Gubernur Kalbar, Cornelis MH, mengusulkan agar Ditjen Bina Marga Kementrian PU, menambah jumlah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk wilayah Kalimantan. Karena saat ini hanya terdapat 1 yakni BBPJN VII di Banjarmasin, dengan wilayah tugas yang sangat luas yakni Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim.

Usulan tersebut disampaikan Cornelis, dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI di Pendopo Gubernur Kalbar Selasa (24/04/12). 

Menurutnya, keberadaan 1 Balai sangat menghambat kinerja Pemerintah Daerah dalam hal koordinasi, karena rentang kendali yang sangat jauh. Idealnya di setiap provinsi dibangun Balai Besar agar memudahkan dalam koordinasi.

Terkadang dalam masalah yang sangat penting dan urgens, Pemerintah Provinsi justru hanya berkoordinasi dengan Satker di daerah yang tidak dapat mengambil keputusan karena di luar kewenagannya. Menurut Cornelis, jauh lebih baik lagi jika Balai Besar di setiap provinsi dikepalai oleh orang daerah, karena selain menguasai permasalahan di daerah juga memudahkan untuk menciptakan sinergisitas dalam program pembangunan.

Di bagian lain, Cornelis sangat berharap agar Kementrian PU dapat merampungkan semua jalan strategis nasional di Kalbar, mulai dari Simpang Tayan – Sanggau, Sanggau – Sekdau, Sintang – Simpang Kelam hingga Simpang Tebelian– Nanga Pinoh.

Hal senada juga diungkapkan Bupati Sanggau, Setiman H. Sudin. Bahkan agar lebih efektif, Setiman mengusulkan, Sanggau menjadi lokasi pembangunan Balai, sebab mantan Menteri PU Purnomosidi Hadjisarosa pernah merencanakan pembangunan BBPJN wilayah Kalbar di Sanggau.

Selain lahan telah dicadangkan, pembangunan Balai Besar di Sangggau yang berada di tengah Kalbar, juga memudahkan untuk menjangkau semua wilayah.

Sementara itu, Ketua Rombongan Komisi V Nusyirwan Sujono menilai usulan tersebut sangat rasional, karena dari luas wilayah Kalbar mencapai 1 setengah kali pulau Jawa. Sementara di pulau Jawa terdapat 2 Balai, yakni Jatim dan Jateng 1 Balai dan Jabar dan DKI 1 Balai.

Ia berjanji Usulan tersebut akan dibawa dewan dan disampaikan ke Kementrian PU untuk menjadi pertimbangan dalam struktur penaganan proyek.