Kalbar perlu ambil langkah antisipasi kenaikan BBM

Kalangan DPRD Kalbar meminta Pemerintah provinsi mengambil langkah antisipatif, menyikapi kemungkinan terjadinya kepanikan warga, pasca berlakunya kenaikan BBM bersubsidi 1 April 2012. Kenaikan BBM sebesar Rp. 1.500 per liter, dari semula Rp.4.500 menjadi Rp. 6.000 per liter kemungkinan besar ditempuh Pemerintah, dengan alasan tekanan yang semakin berat terhadap APBN 2012 akibat terus membengkaknya anggaran subsidi BBM. Dihubungi Senin (19/03/12), Sekretaris fraksi Golkar DPRD Kalbar Andry Hudaya Wijaya menilai, opsi menaikkan BBM merupakan kebijakan yang terlalu berani dan tidak populis yang semakin membebani masyarakat. Bahkan, saat ini pun BBM solar bagi nelayan mulai langka, yang disinyalir akibat aksi penimbunan memanfatkan momentum kenaikan BBM. Di bagian lain, Andry mengatakan heboh seputar rencana kenaikan BBM bersubsidi, menjadi momentum bagi kalangan DPRD Kalbar untuk membicarakan kembali persoalan klasik kelangkaan BBM di Kalbar. Pasalnya, selain mengatasi defisit anggaran, kenaikan BBM sebesar Rp. 1.500 per liter TMT 1 April 2012 mendatang, juga bertujuan mengurangi terjadinya penimbunan oleh para spekulan maupun oknum masyarakat. Menurutnya penyimpangan dalam distribusi BBM, bukan hanya akibat terbatasnya kuota yang ditertapkan, melainkan akibat mekanisme dalam pendistribusian yang memang membuka celah terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, pihak legislatif akan meminta Gubernur menyurati Pemerintah pusat, untuk menanyakan sejauh mana efektifitas kenaikan BBM dalam menekan terjadinya penyimpangan BBM bersubsidi di daerah.

Selain itu, DPRD Kalbar berencana dalam waktu dekat untuk mengadakan pertemuan dengan pihak Pertamina dan BPH Migas, guna membicarakan masalah ini sekaligus mencari solusi yang terbaik. Secara terpisah Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sandjaya mengatakan bahwa subsidi BBM tidak sepenuhnya dicabut, hanya mengurangi untuk menyelamatkan negara dari defisit berkepanjangan. Lagipula Pemerintah memberikan kompensasi dari kenaikan BBM, diantaranya menggulirkan Bantuan Langsung Sementara (BLSM) bagi masyarakat miskin. Christiandy meminta Pemerintah Kabupaten Kota se Kalbar melakukan pendataan yang valid, terkait jumlah keluarga miskin untuk menerima BLSM di daerah masing – masing. Hal ini untuk menjaga agar program BLSM memang jatuh ke tangan mereka yang membutuhkan. Di samping program perlindungan sosial, kompensasi kenaikan BBM juga diarahkan untuk peningkatan infrastruktur, dengan prioritas pada kawasan Indonesia timur, dimana Kalbar termasuk di dalamnya. Pemerintah provinsi Kalbar juga tengah mengupayakan agar sekian persen dari total 20.000 rumah tidak layak huni di Kalbar, terakomodir dalam program renovasi Rumah Layak Huni dari Kementrian Perumahan Rakyat di tahun 2012.