Cornelis ; “yang tak mampu amankan kebijakan presiden, lebih baik mundur” !

Pernyataan tegas disampaikan gubernur Kalbar Cornelis MH, kepada seluruh Bupati dan Walikota se Kalbar, terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut memang harus ditempuh Pemerintahan SBY untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan, karena APBN harus menanggung subsidi BBM yang terlalu besar. Hal itu disampaikan Cornelis dalam Musrenbang Kabupaten Sintang tahun 2012 Selasa (20/03/12). Menurutnya kenaikan BBM masih wajar, karena selama ini masyarakat terlalu dimanjakan dengan murahnya harga BBM. Apalagi dalam praktiknya, subsidi yang sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, justru dinikmati oleh orang yang berkelebihan dari segi materi. Oleh karena itu, dirinya menuntut semua Kepala daerah dapat mengamankan kebijakan Kepala Negara di daerahnya masing – masing, dengan menjelaskan secara benar kepada masyarakat maksud dari kenaikan BBM.

Bagi Bupati dan Walikota yang tidak mampu menjalankan kebijakan Pemerintah, lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala daerah. Lebih lanjut, Cornelis juga meningatkan pesan Kepala negara kepada semua Kepala daerah, agar tetap berada di daerahnya masing – masing, hingga pengumuman secara resmi kenaikan BBM 1 April 2012. Sementara itu, kebijakan menaikkan BBM kini hanya tinggal menunggu waktu, meskipun di Senayan sebagian wakil rakyat tetap bertahan untuk menolak opsi Pemerintahan SBY. Pemerintah beralasan tekanan yang semakin berat terhadap APBN 2012 akibat terus membengkaknya anggaran subsidi BBM. Sebagai dampak meroketnya harga BBM di pasaran dunia yang nyaris menembus USD115,91 per barel, jauh di atas asumsi Pemerintah sebesar USD90 per barel dalam APBN 2012