KADISPENDA SANTAI TANGGAPI ANGGOTA DEWAN

Prakiraan realisasi penerimaan PAD Tahun 2011 yang melampaui target yang dipatok, menimbulkan tanggapan bertolak belakang antara kalangan legislatif dan pihak eksekutif. Jika sebelumnya, gubernur Kalbar mengatakan bahwa peningkatan PAD mencapai 13 % dari target, merupakan prestasi dari instansi terkait, dalam memaksimalkan potensi untuk meningkatkan pemasukan daerah, maka anggota DPRD Kalbar Andy Aswad justru menilai sebaliknya. Menurut Andy, realisasi penerimaan PAD yang melampaui target yang dipatok, menunjukkan kegagalan instansi terkait yakni Dinas Pendapatan Daerah – Dispenda dalam menghitung estimasi penerimaan.

Ketika dikonfirmasi Jum`at (09/09/11), Kepala Dispenda Kalbar Taruli Manurung enggan mengomentari adanya penilaian miring kalangan legislatif, terkait ketidakmampuan pihaknya dalam memperkirakan nilai PAD dalam setahun. Menurutnya sah – saja seorang anggota dewan menilai kinerja eksekutif, walaupun hal itu terkadang saling bertolak belakang antara keduanya.

Sebelumnya Gubernur Kalbar Cornelis MH. mengklaim berhasil menggenjot PAD, sehingga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan APBD TA 2011. Seperti pada tahun 2011 ini, diperkirakan anggaran pendapatan mencapai 1,9 trilyun rupiah. Meningkat sebesar 232 milyar rupiah atau 13 % dari target yang dipatok sebesar 1,7 trilyun rupiah.

Peningkatan berasal PAD yang semula dipargetkan sebesar 733 milyar, menjadi 888 milyar. Hal itu diungkapkan Cornelis MH. saat menyampaikan Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan TA 2011 & KUA PPAS APBD TA 2012 di DPRD Kalbar Senin (05/09/11).

Namun, anggota DPRD Kalbar Andi Aswad justru menilai peningkatan PAD sebesar 13 % dari target awal, bukanlah suatu prestasi yang membanggakan, melainkan menunjukkan bahwa kinerja Dispenda kurang profesional. Sebab, hasil konsultasi dewan ke Ditjen BAKD Kementrian Dalam Negeri, bahwa realisasi PAD yang baik adalah nilainya mendekati atau mencapai target yang ditetapkan, bukan melampaui target.

Apalagi, peningkatan masuk pada APBP Perubahan, dinilai tidak dapat dirasakan langsung manfaatnya, terutama untuk pembenahan infrstruktur. Hasilnya lebih cenderung untuk belanja non fisik.