Minggu, 28 Agustus 2011

HIPMI KALBAR BERDAYAKAN BPC KABUPATEN KOTA

Pengurus baru HIPMI Kalbar memprioritaskan peningkatan dan pengembangan kewirausahaan di daerah. Untuk itu peran BPC di Kabupaten Kota harus dioptimalkan, sebagai ujung tombak perekrutan pengusaha di daerah. Dalam Dialog Interaktif di RRI Pontianak Rabu (27/07/11), Ketua Umum BPD HIPMI Kalbar Periode 2011-2014 Arief Kamatresna mengakui selama ini peran BPC belum begitu aktif.
Bahkan HIPMI di tingkat provinsi baru terdengar hanya sebatas kegiatan seremonial. Pada tahap awal pengurus baru sepakat untuk melakukan konsolidasi internal dan selanjutnya memberdayakan semua BPC. Pemberdayaan dimakudkan untuk mendorong optimalisasi BPC di Kabupaten Kota, melalui rumusan program yang menyesuaikan dengan keunggulan dan peluang daerah masing – masing.
Sementara itu, Sekretaris BPD HIPMI Kalbar Ade Gunawan mengakui, tingginya antusiasme kaum muda untuk berwirausaha, sehingga memerlukan wadah yang tepat untuk mengakomodir mereka. Untuk itu, HIPMI memprogramkan peningkatan kompetensi dari pelaku usaha, melalui kegiatan pelatihan maupun kursus kewirausahaan. Apalagi HIPMI telah menargetkan untuk merangkul 1 juta pengusaha muda kedepan. Salah satu yang diprogramkan yakni membuka situs HIMPI, yang menyediakan berbagai informasi tentang peluang usaha sekaligus sarana promosi berbagai produk dari kalangan pengusaha di daerah.
Ade Gunawan menambahkan, HIPMI terus berupaya untuk mengubah mindset kaum muda di Kalbar agar melirik, kegiatan usaha dengan memanfaatkan peluang sumber daya daerah. Di tengah minimnya serapan tenaga kerja di instansi pemerintahan, maka menciptakan lapangan kerja sendiri merupakan solusi terbaik.
Di bagian lain, Ketua Bidang Pariwisata HIPMI Muhammad Rizal Edwin menyatakan, HIPMI Kalbar juga mendukung sepenuhnya pengembangan pariwisata lokal, khususnya kota Pontianak sebagai ibukota provinsi. Tapi, hal ini tentunya memerlukan keterbukaan dari pemerintah setempat, terutama menyangkut komunikasi yang terintegrasi. Terutama sinergitas dari semua pihak yang berkepentingan terhadap pariwisata, termasuk aturan perundang – undangan. Dalam waktu dekat, pihaknya merencanakan adanya pertemuan dengan pemerintah, untuk membahas dan memetakan persoalan pariwisata, yang selama ini menjadi kendala. Termasuk menjalin komunikasi dengan asosiasi lain, yang bergerak ataupun berkaitan dengan sektor kepariwisataan.
Edwin juga sempat mengkritisi Perayaan HUT Pemerintah Kota Pontianak, yang tidak disemarakkan dengan budaya etnis di tempat penginapan. Seharusnya di momen itu, Pemerintah menghimbau seluruh pihak hotel maupun restoran di kota Pontianak, menampilkan asesoris bercorak etnis. Jika hal ini dilakukan secara rutin setiap tahun, tentunya menambah daya tarik kota Pontianak sebagai salah satu daerah tujuan wisata.





0 comments:

Posting Komentar