Ganti pejabat Pemprov tak berprestasi

2 Pimpinan DPRD Kalbar mendesak gubernur Kalbar sebaiknya mengganti pejabat eselon II di lingkungan pemerintah provinsi, yang kurang berprestasi. Para pejabat dengan kinerja kurang memuaskan dan tidak mendukung jalannya pemerintahan, tidak layak untuk dipertahankan. Ditemui wartawan Senin (11/07/11), Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Ananta Tur mengatakan, gubernur perlu mengambil sikap tegas terhadap bawahannya yang kurang berprestasi dan segera melakukan penggantian. Agar tidak mengganggu atau menghambat program pemerintahan, sesuai misi dan visi yang diusung oleh gubernur. Pihak legislatif memonitor secara aktif kinerja seluruh kepala SKPD dan selalu memberitahukan hasil evaluasi pada gubernur, dimana beberapa diantaranya memang terbukti kurang memuaskan. 

Hal senada juga diungkapkan pimpinan DPRD Kalbar lainnya, Nicodemus R. Toun. Hanya saja penggantian pejabat di lingkungan pemerintahan provinsi harus dilakukan secara profesional. Pegawai yang ditempatkan untuk menduduki jabatan harus berdasarkan kualitas dan kompertensi, serta terbebas dari segala kepentingan, terutama kepentingan politik.

Sementara itu, Sekretaris daerah Kalbar MZ. Hamdy Assovie menyatakan, sejauh ini tidak terdapat masalah, terkait pelayanan dan kelengkapan administrasi pada seluruh SKPD. Meskipun beberapa jabatan eselon II masih dijabat oleh Pelaksana Tugas atau Plt. Begitu pula adanya beberapa pejabat yang tersangkut kasus hukum, tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Sehingga belum perlu dilakukan penggantian, terhadap pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi. Ataupun penonaktifan pejabat yang bermasalah, karena memang belum ada putusan hukum tetap yang diberikan.