Ratusan warga desa Gunung Sengiang Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang menuntut Pemerintah dan lembaga penegak hukum, menghentikan aktivitas PT. Sumber Hasil Prima (SHP) dan PT. Sawit Sumber Andalan (SSA) untuk membuka perkebunan kelapa sawit pada tanah adat dan hak ulayat mereka. Sebab, kedua perusahaan tersebut masuk hanya bermodalkan izin dari Kepala Desa berinisial Yo, bukan berdasarkan persetujuan dari sebagian besar warga.
Dalam Konfrensi Pers di Kantor LBBT Rabu (04/05/11), salah seorang warga Martinus Ujek mengatakan, aktifitas kedua perusahaan kini telah memasuki tahapan survei dan pengukuran lahan, meskipun tanpa persetujuan dari pemilik tanah bersangkutan. Dirinya mengkhawatirkan, adanya konsesi lahan bagi perkebunan sawit, dapat menghilangkan sumber pangan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat.
Disamping itu, keanggotaan Satuan Pelaksana/Satlak yang dibentuk oleh pihak perusahaan untuk pengukuran lahan, merupakan Kepala Desa dan belasan warga sehingga menimbulkan perpecahan diantara masyarakat setempat. Apalagi, Kepala Desa bersikap arogan dengan memberhentikan Kepala Dusun dan beberapa perangkat desa, yang menolak proyek perkebunan monokultur kelapa sawit.
Sementara itu, Kepala Divisi Riset & Kampanye Walhi Kalbar Henrikus Adam meminta Pemerintah maupun pengusaha, tidak memaksakan untuk pembukaan lahan bagi perkebunan sawit, jika memang tidak mendapatkan persetujuan dari warga. Dikhawatirkan jika proyek tetap dilanjutkan, dapat memicu konflik antara perusahaan dengan warga, serta antara warga yang pro dan kontra.
Dari data yang dihimpun, masuknya kedua perusahaan sawit, PT. SHP dan PT. SSA untuk membuka perkebunan monokultur di Kecamatan Serawai, berawal dari undangan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk berpartisipasi dalam peningkatan infrastruktur jalan. Kedua perusahan bersedia mengalokasikan dana untuk membiayai sebagian pembangunan ruas jalan Serawai – Ambalau, dengan kompensasi konsesi lahan bagi perkebunan sawit. Disamping melayangkan surat penolakan ke Pemerintah Kabupaten Sintang, warga yang menentang investasi perkebunan sawit juga meminta bantuan advokasi dari Komnas Ham wilayah Kalbar.
0 comments:
Posting Komentar