EFEKTIFKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Terbitnya PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menuntut kesiapan birokrasi pemerintahan memahami aturan dalam menjalankan perundang – undangan. Sebab, kegagalan dalam mengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan segala penggunaan anggaran, seringkali disebabkan rendahnya kemampuan dari kuasa pengguna anggaran. Demikian penegasan gubernur Kalbar Cornelis MH, ketika membuka Seminar Sehari Pengelolaan Keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah provinsi Kalbar di Balai petitih Rabu (21/07/10). Segala bentuk pembiayaan menyangkut kedinasan harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, setiap birokrat harus dapat menjalankan seluruh aturan perundang – undangan, dan membebaskan diri dari interrvensi politik.

Menurut Cornelis, menyontoh negara yang berhasil membangun pemerintahan yang ideal, merupakan suatu alternatif yang boleh saja dilakukan setiap pemerintahan. Namun ` mengadopsi gaya atau sistem dari negara lain, tentunya harus disesuaikan dengan kondisi negara maupun daerah masing - masing. Sebab, belum tentu metode yang efektif di suatu pemerintahan negara lain, kemudian relevan dipraktekkan di Indonesia.

Cornelis menyebutkan pada Tahun Anggaran 2010, Provinsi Kalbar mendapatkan belanja pemerintahan sebesar 1, 4 trilyun, yang harus dikelola berdasarkan aturan yang dipersyaratkan. Dirinya meminta seluruh jajaran PNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi, terus meningkatkan pengetahuan dan wawasan untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas birokrasi.

Sementara itu, Prof. Dr. Syamsiah Syamsuddin dalam materinya menegaskan, untuk membangun Pemerintahan yang baik dan bersih, perlu dilakukan reformasi di tubuh pemerintahan. Dan hal itu menuntut jajaran birokrasi melakukan inovasi, yakni melakukan suatu perubahan menuju yang lebih baik, dengan meninggalkan segala tradisi pemerintahan kuno, yang justru menghambat upaya kemajuan. Provinsi Gorontalo merupakan contoh keberhasilan suatu pemerintahan melakukan reformasi birokrasi, dengan tertatanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Salah satu upaya yang dilakukan gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, menciptakan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan adalah meningkatkan kualitas  SDM para birokrat, sehingga menjadi motor pembangunan daerah tersebut. Meskipun belakangan agak menurun, menyusul masuknya Fadel Muhammad sebagai salah satu menteri dalam Kabinet IB Jilid II, namun hal itu tidak mengurangi pengelolaan pemerintahan secara umum. Dan hingga saat ini, Gorontalo masih yang terbaik dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah.