NGO CORONG NEGARA MAJU

PONTIANAK. Forum Solidaritas Petani Sawit – FSPS Kalbar menilai, boikot terhadap produk CPO Indonesia, yang dimotori sejumlah Organisasi Non Pemerintah - NGO perlu diwaspadai Pemerintah. 

Isu sentral kerusakan lingkungan yang dialamatkan pada perkebunan kelapa sawit, merupakan strategi untuk menekan pemerintah Indonesia demi kepentingan ekonomi blok negara maju. 

Dalam Jumpa Pers di RM Sari Bento Selasa (13/04/10), Koordinator FSPS Kalbar Supardi Asmad menyebutkan sejumlah NGO seperti Greenpeace dan Walhi merupakan corong negara maju, untuk mempertahankan hegemoni atas negara – negara berkembang. 

Kerusakan lingkungan yang digaungkan adalah sebuah skenario negara maju, yang khawatir jika produksi CPO asal Indonesia bakal menguasai pangsa pasar minyak nabati dunia, dan menggeser produk asal Amerika dan Eropa.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kalbar Retno Pramudya menyarankan Pemerintah Provinsi dan kabupaten kota, bersikap hati – hati terhadap propaganda sejumlah NGO. 

Memang` tidak dapat dipungkiri jika aktifitas perkebunan sawit di sejumlah daerah, telah menimbulkan masalah lingkungan dan gejolak sosial. Tetapi, menuruti kampanye mereka dan menghentikan aktifitas perkebunan sawit, bukanlah pilihan yang bijak. 

Karena puluhan ribu orang akan terancam kehilangan pekerjaan, dan negara juga merugi dari sisi pendapatan pajak, ”jika perkebunan sawit dihentikan. 

Retno mensinyalir, bukan hanya blok negara maju yang berada di belakang aksi Boikot terhadap produksi CPO Indonesia, namun juga negara tetangga Malaysia. 

Berdasarkan catatan` saat ini Kalbar telah menyadangkan sekitar 3, 5 juta hektar lahan, bagi perkebunan kelapa sawit. Hingga tahun 2009, tercatat sebanyak 229 perusahaan sawit yang telah mengantongi izin, dengan lahan seluas 318 ribu hektar. 

Pemerintah Provinsi juga memprioritaskan sektor perkebunan kelapa sawit, sebagai salah satu alternatif pengembangan kawasan perbatasan.