KALANGAN LEGISLATIF KRITIK GUBERNUR

Sejumlah anggota DPRD Kalbar merasa berkeberatan atas pernyataan gubernur Cornelis MH. pada Pembukaan Musrenbang Provinsi Kalbar Tahun 2011 di Kapuas Palace Rabu (14/04/10).

Pasalnya` saran gubernur agar kalangan legislatif, tidak memasukkan aspirasi ketika APBD tengah dibahas atau menjelang ketuk palu, dinilai tidak relevan dengan kondisi di lapangan.

Seperti diungkapkan anggota DPRD Kalbar` Awang Sofyan Rozali ”bahwa aspirasi masyarakat dapat datang kapan saja, sehingga harus diakomodir dalam pembahasan APBD.

Meskipun aspirasi susulan kemudian berimbas pada usulan anggaran, dan memperpanjang pembahasan anggaran. Karena yang terpenting menyentuh kepentingan masyarakat banyak.

Ditemui seusai Musrenbang Ketua fraksi F. Golkar ini juga mengingatkan gubernur agar tidak asal bicara, karena sesuai Undang – undang anggota Legislatif memiliki fungsi di bagian pengawasan, anggaran dan legislasi. Awang juga merasa keberatan dengan pernyataan gubernur, atas keterlambatan penetapan APBD Kalbar Tahun 2010. Sebab ada 2 tim yang terlibat yakni Badan Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif.

Prioritas dalam musrenbang 

Sementara dalam pidato sambutannya Cornelis MH. mengatakan, agenda musrembang bertujuan mengakomodir berbagai permasalah yang berkembang dan harus ditangani Pemerintah daerah.

Ada empat isu yang harus diprioritaskan dan menjadi sorotan, Pertama, Masalah yang diprioritaskan, harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengan – RPJM nasional yang telah disusun pemerintahan SBY – Budiono.

Kedua, masalah pembangunan SDM, berdasarkan data yang ada, Indeks Pembangunan Manusia – IPM Kalbar sebesar 68, 17, di bawah standar IPM regional dan nasional sebesar 71, 17.

Cornelis meminta semua kegiatan yang terkait dengan peningkatan kwalitas SDM, formal maupun non formal, bahkan pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan harusnya didata oleh BPS.

Ketiga, angka kemiskinan penduduk di Kalbar tahun 2009 meskipun berhasil turun hingga 9, 30 %, atau melewati target RPJMD sebesar 12, 01 %, namun tetap harus menjadi perhatian serius. Sedangkan angka pengganguran di Kalbar yang ditargetkan dalam RPJMD pada tahun 2009 turun 6, 94 %, baru tercapai 5, 44 %.

Keempat, masalah infrastruktur khususnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pusat, juga harus terus dibenahi dan menjadi skala prioritas pembangunan tahun 2011.

Cornelis berharap ke empat isu tersebut dapat dibahas secara mendetal dalam musrenbang, sekaligus membahas kembali pembagian tugas dan kewenangan antara Pemrintah Provinsi dan Kabupaten kota, sehingga program prioritas tidak berorientasikan proyek semata.

Selanjutnya` Cornelis meminta hasil musrenbang yang digelar mulai 14 - 16 April 2010, dapat diperbanyak dan dibagikan kepada 14 wakil rakyat yang ada di DPD dan DPR. Dengan demikian dapat ditindaklanjuti oleh setiap senator dan legislator di Lembaga Tinggi Negara masing – masing.