Tekanan dari berbagai pihak kepada PT. PLN (Persero), agar segera mengatasi krisis energi listrik di Kalbar, mulai mendapat respon. Bahkan PT. PLN bakal melibatkan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah – Asbangda, dalam pendanaan pembangunan transmisi di sejumlah daerah. Namun` sambil menunggu rampungnya proses negoisasi antara kedua belah pihak, untuk sementara PT. PLN wilayah V tetap mengoptimalkan mesin pembangkit yang ada serta menjajaki kemungkinan pembelian energi listrik dari perusahaan yang Over Capacity. Dalam jumpa pers di Ruang Sidang Wakil Gubernur Kalbar Jum`at pagi (15/01/2009), Direktur Operasional PT. PLN Wilayah Indonesia Barat Harijaya Pahlawan menyebutkan, “saat ini pihaknya tengah merundingkan pembelian listrik dari 2 perusahaan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, yakni PT. Duta Rendra Mulia – DRM dan PT. HKU Group. Selain menyuplai kebutuhan listrik konsumen rumah tangga dan sektor industri, pembelian tersebut juga sebagai persiapan menjelang pembentukan Kodam XII Tanjungpura April mendatang.
Terkait efesiensi biaya produksi` PT. PLN terus menjajaki kemungkinan pembangunan mesin pembangkit listrik, dengan menggunakan bahan baku batu-bara dan tenaga uap. Selain mengurangi ketergantungan terhadap BBM Solar, juga pertimbangan kemudahan mendapatkan bahan baku, yang melimpah di wilayah Kalbar. Sedangkan suplai listrik di wilayah perbatasan, Harijaya Pahlawan mengatakan, “ pilihan tetap membeli dari perusahaan listrik di negara bagian Serawak Malaysia, yang secara kebetulan Over Capacity. Selain lebih praktis juga efisien, karena harga yang dipatok juga lebih murah”.
Pemprov siap bantu pembangunan jaringan listrik
Sementara itu` terkait keinginan Direktur Operasional PT. PLN Wilayah Indonesia Barat Harijaya Pahlawan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar, agar memberikan dukungan finansial dalam pembangunan jaringan baru, khususnya di pedesaan, “ Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, “hal itu dapat ditindak lanjuti melaui suatu kebijakan politik, “termasuk menyisihkan sebagaian alokasi anggaran dalam APDB Kalbar. Namun` terlebih dahulu pihak PT. PLN menyerahkan grand designe, menyangkut kebijakan strategis pengembangan energi listrik di wilayah Kalbar. Sehingga Pemerintah Daerah dapat mempelajari dan melakukan suatu kajian khusus, dan menyesuaikan dengan program pembangunan yang mengacu pada skala prioritas dalam RPJMD. Selain itu` Christiandy Sanjaya juga mengatakan, “Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten kota yang terlibat dalam pembangunan transmisi, juga harus mendapatkan kompensasi yang jelas dari PT. PLN.
Di bagian lain` Christiandy Sanjaya juga meminta manajemen PT. PLN bersikap transparan, menyangkut kebijakan kelistrikan di Kalbar. Dengan memberikan informasi yang benar kepada publik mengenai kendala utama dalam pendistribusian energi listrik kepada konsumen, terutama pelanggan rumah tangga, “bukan mengelak dari kesalahan dan mengkambing hitamkan pihak tertentu, ketika terjadi suatu masalah. Dirinya mencontohkan pihak PLN yang sering menuding permainan layang – layang, menjadi penyebab pemadaman listrik. Padahal pemadaman terjadi di malam hari, yang di saat itu tidak ada satu pun warga di kota Pontianak maupun daerah lainnya yang memainkan layang – layang.
0 comments:
Posting Komentar