SKE REDAM KONFLIK DI PERKEBUNAN

Sistem Kemitraan Ekonomi – SKE yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan – Dishutbun, efektif menekan intensitas konflik di wilayah perkebunan karet. Pola yang diterapkan sejak tahun 2001 ini, bukan saja mencairkan hubungan antara masyarakat petani, petugas lapangan dan perusahaan mitra. Namun juga mengakomodir kepentingan para petani, baik sebagai individu maupun bagian dari komunitas masyarakat perkebunan. Ditemui seusai mengikuti Seminar Peran Fasilitator Daerah Dalam Penguatan Kelembagaan Petani di Kalbar di Merpati Hotel Senin siang (23/11/2009)` Kepala Bidang Perkebunan Dishutbun kabupaten Sintang Juwitayanto mengatakan`, setiap individu dalam komunitas masing – masing, tidak lagi menonjolkan diri, namun menjadi suatu kesatuan yang kokoh membangun perekonomian dengan menggerakkan sektor perkebunan. Dirinya mencontohkan praktek SKE di PT. Sinar Dinamika Kapuas - SDK sejak tahun 2001 hingga 2004, efektif menekan konflik dengan masyarakat lokal, menyangkut status kepemilikan lahan maupun pembagian akad kredit petani.

Juwitayanto mengatakan pemerintah mencoba mereplikasikan keberhasilan program SKE di bidang perkebunan karet, pada sektor perkebunan lain yang memiliki pola yang sama, yakni bidang kehutanan. SKE mengawal proses pembangunan dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat, dimana kegiatan dilakukan secara komunanal tanpa mengesampingkan kepentingan tiap individu.

Di tempat yang sama` anggota Komisi B DPRD kabupaten Sintang Kelibuk mengakui` tingginya kesenjangan antara perusahaan perkebunan dan petani binaan, selain faktor rendahnya Sumber Daya Manusia – SDM masyarakat petani. Juga akibat minimnya sosialisasi mengenai program kemitraan yang dibangun selama ini. Penghasilan petani yang minim, menimbulkan dampak sosial dengan membandingkan penghasilan karyawan. Kecemburuan sosial yang muncul, kerap melahirkan konflik` yang justru semakin memperburuk perekonomian masyarakat petani. Dirinya menambahkan , “Sistem Kebersamaan Ekonomi yang diterapkan pemerintah daerah, merupakan suatu solusi untuk mengatasi kesenjangan perekonomian tersebut. Pembangunan masyarakat perkebunan melalui kegiatan kelompok dan bergerak secara komunal, dapat mewujudkan transparansi dan harmonisasi antara perusahaan dan masyarakat petani. Namun dalam implementasinya` disarankan program SKE, dilakukan secara serentak, terhadap seluruh sektor perkebunan.

Kelibuk yang berasal dari Partai Demokrat ini mengatakan`, selain praktik perkebunan dan SDM para petani, kultur masyarakat juga turut andil memperburuk perekonomian masyarakat petani. Pola hidup yang konsumtif ketika memasuki masa panen, dan lupa menyisihkan sebagian keuntungan, menyebabkan kehidupan keluarga petani merosot di masa krisis karena tidak memiliki cadangan. Untuk itu Kelibuk juga menekankan pentingnya pembangunan mental, di samping pembangunan fisik di wilayah perkebunan.