Rapat koordinasi pimpinan DPRD dan 9 ketua fraksi di DPRD provinsi Kalbar kemarin, dengan agenda utama menetapkan unsur pimpinan 4 komisi berakhir deadlock dan hanya menyepakati terbentuknya unsur pimpinan di komisi A. Padahal` jika Senin (16/11/2009), seluruh komisi disepakati semua fraksi, maka hari ini langsung dapat disyahkan melalui rapat paripurna. Ditemui seusai sidang` ketua fraksi PPP DPRD Kalbar Ali Akbar`mengakui, jika pembahasan berlangsung alot, menyusul sikap Partai Demokrat, PAN dan PKS yang ngotot untuk menempatkan wakilnya sebagai ketua komisi B. Kendati demikian` dirinya percaya jika rapat yang kembali dilanjutkan pagi ini, dapat mencapai keputusan final, dan langsung diparipurnakan siang nanti. Bahkan` Ali Akbar optimis, padatnya agenda pembahasan DPRD dapat dilaksanakan sesuai jadwal, termasuk sidang paripurna pengesahan unsur pimpinan tiap komisi yang digelar esok hari.
Ali Akbar menyebutkan 9 Fraksi di DPRD Kalbar menyepakati, jika posisi ketua Komisi A diduduki kader PPP, wakil ketua dari fraksi Hanura dan sekretaris dari fraksi Gerindra Sejahtera Baru. Sedangkan untuk komisi C dan D, kendati enggan menyebutkan dari fraksi mana, namun dirinya mengatakan telah disepakati melalui lobby di tingkat pimpinan masing – masing fraksi. Kecuali komisi B yang terpaksa deadlock, karena tidak ditemuinya kesepakatan komposisi fraksi di unsur pimpinan.
Fraksi Di DPRD Harus Ikuti Aturan Main
Hasil rapat koordinasi – rakor pimpinan DPRD dengan seluruh ketua fraksi di DPRD Kalbar, yang berakhir deadlock, bukan saja dapat menyebabkan tertundanya jadwal rapat paripurna pengesahan unsur pimpinan komisi, siang nanti. Namun` penetapan unsur pimpinan DPRD definitif, yang dijadwalkan Rabu lusa juga terancam batal. Apalagi jika rakor lanjutan yang digelar Selasa besok, juga masih belum menyepakati komposisi unsur pimpinan 4 komisi, tentu bakal mengganggu kinerja legislatif, baik dalam menjalankan tupoksinya maupun membentuk alat kelengkapan DPRD. Dihubungi via telpon` pengamat politik Universitas Tanjungpura Gusti Suryansah menilai`, deadlock nya rakor kemarin, karena ada fraksi yang tidak mengikuti aturan main. Kendati bukan bentuk politik dagang sapi, namun molornya jadwal pengesahan unsur pimpinan komisi hanya karena rebutan posisi ketua di komisi B, tentunya sangat disayangkan. Dan hal ini semakin memperburuk citra lembaga legislatif di masyarakat, mengingat penetapan unsur pimpinan definitif DPRD Kalbar juga belum final.
Gusti Suryansah mengatakan, “kendati jadwal agenda DPRD yang telah disepakati 9 fraksi dan menjadi tata tertib, kemudian diundurkan, hal itu tidak otomatis membelenggu keberadaan fraksi, mengingat tatib sifatnya tidak mengikat. Namun` bagaimanapun tatib yang telah dibentuk,` mutlak dipatuhi seluruh anggota DPRD, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari alat kelengkapan dewan. Terutama penetapan komposisi unsur pimpinan komisi, agar tidak menghambat kinerja legislatif serta agenda penting lainnya.
Fraksi Di DPRD Harus Ikuti Aturan Main
Hasil rapat koordinasi – rakor pimpinan DPRD dengan seluruh ketua fraksi di DPRD Kalbar, yang berakhir deadlock, bukan saja dapat menyebabkan tertundanya jadwal rapat paripurna pengesahan unsur pimpinan komisi, siang nanti. Namun` penetapan unsur pimpinan DPRD definitif, yang dijadwalkan Rabu lusa juga terancam batal. Apalagi jika rakor lanjutan yang digelar Selasa besok, juga masih belum menyepakati komposisi unsur pimpinan 4 komisi, tentu bakal mengganggu kinerja legislatif, baik dalam menjalankan tupoksinya maupun membentuk alat kelengkapan DPRD. Dihubungi via telpon` pengamat politik Universitas Tanjungpura Gusti Suryansah menilai`, deadlock nya rakor kemarin, karena ada fraksi yang tidak mengikuti aturan main. Kendati bukan bentuk politik dagang sapi, namun molornya jadwal pengesahan unsur pimpinan komisi hanya karena rebutan posisi ketua di komisi B, tentunya sangat disayangkan. Dan hal ini semakin memperburuk citra lembaga legislatif di masyarakat, mengingat penetapan unsur pimpinan definitif DPRD Kalbar juga belum final.
Gusti Suryansah mengatakan, “kendati jadwal agenda DPRD yang telah disepakati 9 fraksi dan menjadi tata tertib, kemudian diundurkan, hal itu tidak otomatis membelenggu keberadaan fraksi, mengingat tatib sifatnya tidak mengikat. Namun` bagaimanapun tatib yang telah dibentuk,` mutlak dipatuhi seluruh anggota DPRD, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari alat kelengkapan dewan. Terutama penetapan komposisi unsur pimpinan komisi, agar tidak menghambat kinerja legislatif serta agenda penting lainnya.
0 comments:
Posting Komentar