Pidato presiden SBY seusai pelantikan menjadi presiden RI periode 2009 – 2014, yang berkomitmen untuk memacu pertumbuhan perekonomian nasional patut mendapat apresiasi. Namun` untuk mewujudkan keinginan tersebut` presiden perlu membenahi dahulu, berbagai kendala yang dihadapi kabinet perekonomian di pemerintahan sebelumnya. Dihubungi via telpon Selasa malam (20/10/2009)` pengamat politik dari Universitas Tanjungpura Gusti Suryansah mengatakan, salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi, adalah terbatasnya sarana infrastruktur, terutama daerah di luar pulau Jawa. Bukan sekedar membangun, jadi atau ada, tetapi menciptakan suatu infrastruktur yang teritegrasi sekaligus menjangkau wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Mengingat sektor ini` merupakan salah satu variabel, yang mendorong masuknya investor terutama di daerah. Disamping itu` pemerintahan SBY juga dituntut menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga memberikan jaminan kepada para investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
Selain faktor ekonomi` hal lain yang perlu mendapat perhatian serius SBY, di periode kedua pemerintahannya adalah penegakan supremasi hukum. Apalagi menjelang penetapan dirinya sebagai pemenang pemilu presiden oleh KPU, dunia politik Indonesia diguncang dengan kasus korupsi di Bank Century, yang disinyalir melibatkan sejumlah elit politik nasional, termasuk beberapa menteri di dalam struktur kabinet pemerintahan. Lebih aman bagi SBY` tidak mengisi kabinet pemerintahan dengan orang yang terindikasi terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu` presiden juga harus mengambil sikap atas polemik di tubuh KPK, yang terus mendapat tekanan. Bahkan` ada upaya sistematis dari pihak tertentu yang ingin menggerogoti kewenangan lembaga ini. Menurut Gusti Suryansah` SBY harus dapat memberikan dukungan politik atas penyelesaian kedua kasus tersebut, mengingat keduanya dapat menjadi indikator terhadap komitmen SBY atas penegakan supremasi hukum di tanah air.
Pidato SBY perlu implementasi
Sementara itu` anggota DPRD kota Pontianak, Herman Hovi Munawar mengatakan, ”berbagai persoalan bangsa yang diungkapkan SBY seusai pelantikan dirinya sebagai presiden RI periode 2009 – 2009 di gedung MPR/DPR, secara ekspilisit menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat. Kendati demikian` isi pidato yang mengandung kebijakan secara makro tersebut` harus dapat di implementasikan SBY, melalui pemilihan menteri dalam kabinet yang mampu mendeskripsikan pada tataran yang lebih kongkrit di lapangan. Untuk itu` menurut Herman Hovi` kementerian di kabinet Indonesia Bersatu kedua, perlu memformulasikan kebijakan makro tersebut melalui perangkat hukum yang jelas, sehingga pemerintahan di daerah tidak kesulitan mengaplikasi regulasi yang dikeluarkan. Disamping itu` SBY juga harus menjaga agar produk hukum yang dibuat` tidak dintervensi ataupun mengandung kepentingan politik dari kelompok tertentu. Dirinya mencontohkan Undang – undang kesehatan yang baru disyahkan DPR, ternyata terdapat sejumlah pasal yang sengaja dihilangkan oleh oknum tertentu.
Lebih lanjut` Herman Hovi Munawar mengatakan presiden SBY di periode kedua pemerintahannya, perlu mencermati penjabaran kebijakan makro tersebut dalam suatu peraturan pemerintah – PP. Pasalnya` pengalaman yang lalu menunjukkan beberapa PP yang dikeluarkan, kemudian dianulir kembali setelah berjalan sekian lama. Disamping itu` SBY perlu menekankan adanya koordinasi antara menteri dan pemangku jabatan di daerah, sehingga tidak terjadi kontradiksi antara peraturan yang digulirkan pusat dengan peraturan yang diterbitkan di daerah.
0 comments:
Posting Komentar