Rendahnya Angka Partisipasi Kasar – APK dan Angka Partisipasi Murni – APM, akibat keterbatasan mengakses layanan pendidikan, “merupakan persoalan pokok dunia pendidikan Kalbar. Untuk memperkuat akses pendidikan, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalbar, sesuai kewenangannya terbatas pada Rintisan Sekolah Berstandar Internasional – RSBI dan sekolah di wilayah perbatasan. Untuk itu` peran Pemerintah Kabupaten Kota dalam memacu APK, terutama perangkat pemerintahan Kecamatan dan Desa sangat menentukan, karena mengetahui langsung kondisi riil di wilayah masing – masing. Dalam paparannya pada Rapat Kerja Gubernur dengan para Bupati walikota dan camat se Kalbar di Balai Petitih Jum`at siang (29/01/2010)` Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalbar Alexius Akim mengatakan, “selain memperluas akses layanan pendidikan, serta meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing bagi tenaga pengajar. Arah pendidikan juga memprioritaskan penguatan pada kelola pendidikan publik dan akuntabilitas persekolahan.
Alexius Akim menyebutkan, “ tingkat APK untuk Taman Kanak-Kanak baru mencapai 31, 75 %, dan SD/Madrasah Ibtidaiyah yang mematok APM baru mencapai 89, 39 %, di bawah target nasional 90, 5 %. Sedangkan tingkat APK di jenjang SLTP/ Madrasah Tsanawiyah baru mencapai 80, 39 %, di bawah target nasional 91 %. Sementara di jenjang SLTA/ Madrasah Aliyah dan SMK baru mencapai 46, 25 %, jauh di bawah target nasional yang mencapai 60 %.
0 comments:
Posting Komentar